Bos OJK: Akselerasi Digital Sektor Keuangan di Indonesia Bisa Tumbuh Lebih Cepat

Merdeka.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso menyebut bahwa akselerasi digital dalam sektor keuangan Indonesia bisa tumbuh lebih cepat. Setidaknya, Indonesia mempunyai beberapa posisi menguntungkan dibandingkan negara lain.

Pertama, Indonesia secara alami menyimpan potensi bonus demografi. Sehingga dari sisi jumlah akan unggul dibanding negara lain.

"Penduduk kita 270 juta orang dan ini akan tumbuh terus," kata Wimboh dalam Indonesia Fintech Summit, Rabu (11/112).

Dengan tingginya jumlah penduduk, potensi berkembangnya lebih cepat dibandingkan negara dengan penduduk yang lebih sedikit. Oleh sebab itu, Wimboh mengatakan tak heran jika Indonesia dibidik seluruh dunia untuk produk digital.

Kedua, yakni kebijakan otoritas yang akomodatif. "Ini sangat penting. Berbagai diskusi terus kita lakukan agar masyarakat bisa mendapatkan service dengan cepat, dengan ongkos yang murah dan kualitas yang bagus. Ini selalu kita dorong," kata dia.

Ini menjadi latar belakang perbankan saat ini tidak perlu membuka cabang baru. Sebab berbagai layanan dapat dengan mudah dilakukan melalui platform digital. Bahkan alokasi bansos (bantuan sosial) di daerah juga sudah menggunakan platform digital.

Dalam hematnya, saat ini baik lembaga keuangan maupun non keuangan bisa leluasa masuk platform digital dengan berbagai produknya. Seperti lending, deposit, capital market, dan lainnya.

"ini semua akan mendorong pertumbuhan digitalisasi, bukan hanya keuangan. UMKM juga akan masuk di ekosistem," kata dia.

Sektor UMKM

Wimboh mengatakan, produk UMKM nantinya akan dimasukkan dalam e-commerce sekaligus pembiayaannya dilakukan secara daring. "Tinggal kita bagaimana mempercepat ini," kata dia.

Di samping itu semua, Wimboh juga menekankan pada sejumlah upaya antisipasi agar digitalisasi ini dapat terakselerasi semaksimal mungkin. Pertama, Wimboh ingin memastikan sinyal bisa masuk ke seluruh pelosok Tanah Air.

Kemudian soal data pribadi. Di mana draft UU-nya saat ini sudah ada di DPR. Sehingga jika ada penyalahgunaan data pribadi, bisa masuk delik private, penipuan. "Ini bisa menjadikan efek jera," kata WImboh.

Repoter: Pipit Ika Ramdhani

Sumber: Liputan6.com