Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah menetapkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai ibu kota baru. Tentu, banyak infrastruktur yang perlu dibangun agar harapan ibu kota yang lebih baik dapat terjadi.

Direktur Utama PT Hutama Karya (HK), Bintang Perbowo, turut bersemangat dengan adanya rencana perpindahan ibu kota ini. Namun, dirinya masih menunggu skema yang jelas dari pemerintah terkait penggarapan infrastruktur di sana.

"Ibu kota baru, ya, seru ya, tapi kita masih tunggu Undang-Undangnya seperti apa. Kita tidak tahu skemanya seperti apa," tuturnya di Jakarta, Kamis (5/9).

Sebagai informasi, ada beberapa skema kerjasama yang kemungkinan diambil dalam pembangunan ibu kota, mulai dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) hingga Public Private Partnership (PPP).

Meski pemerintah sudah memutuskan untuk melibatkan swasta dan BUMN, belum dipastikan skema mana yang akan digunakan nanti.

Sebab, jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemindahan ibu kota akan memakan biaya yang sangat banyak.

Bintang mengusulkan pemerintah untuk menjual atau membuat skema kerjasama ruang perkantoran kosong di Jakarta dengan swasta atau BUMN. "Di sini pasti kalau sudah pindah (ke ibu kota baru), kantor-kantor akan kosong, nah, lahannya bisa dimanfaatkan untuk bisnis," tutupnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6