Merdeka.com - Pemerintah berencana memberikan dana talangan kepada PT Garuda Indonesia sebesar Rp8,5 triliun. Pemberian dana talangan tersebut dipertimbangkan karena keuangan Garuda Indonesia mengalami penurunan akibat penurunan penumpang sebesar 95 persen.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra membantah bantuan dana talangan tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar utang. Seperti diketahui, maskapai pelat merah tersebut memiliki utang sukuk global dengan nilai penerbitan sebesar USD 496,84 juta jatuh tempo pada 3 Juni 2020.

"Tidak benar (akan digunakan untuk membayar utang)," ujar Irfan kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (2/6).

Dia mengatakan, hingga kini masih melakukan diskusi dengan pemerintah terkait pengalokasian dana talangan senilai triliunan tersebut. "Masih didiskusikan dengan pemerintah," jelas Irfan.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, dana talangan bukan merupakan pemberian pemerintah kepada BUMN untuk modal kerja. Tetapi dana talangan merupakan pinjaman yang nantinya harus dikembalikan.

"Dana talangan itu bukan dikasih modal oleh pemerintah. Kalau modal itu PMN. Garuda tidak ada dapat PMN," jelas Arya.

Dia menambahkan, terkait penggunaan dana tersebut diserahkan kepada BUMN yang mendapat alokasi dana talangan. "Namanya pinjaman ya itu hak mereka mau dipakai apa kan karena bukan dana diberikan pemerintah," paparnya.

Dana Talangan Dicurigai untuk Bayar Utang

Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri mengatakan, dana talangan yang diberikan pemerintah kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa dipastikan untuk bayar utang. Sebab BUMN-BUMN tersebut dinilai sudah tak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya.

"Sebetulnya dana talangan investasi pada BUMN ini hampir dipastikan. Saya tidak bisa memastikan 100 persen, adalah untuk bayar utang yang mereka tidak bisa bayar. Kalau dilihat angkanya hampir-hampir mirip dengan utang mereka. Perumnas, Garuda Indonesia angkanya hampir sama dengan utang jatuh temponya," jelasnya dalam diskusi online, Jakarta, Senin (1/6).

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad, mencurigai rencana pemerintah mengalokasikan dukungan modal kerja sebesar Rp8,5 triliun untuk Garuda Indonesia untuk membayar utang yang akan jatuh tempo pada bulan ini. Anggaran tersebut sebelumnya dimasukkan oleh pemerintah dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional untuk BUMN.

"Ini mengkhawatirkan kita. Karena Garuda kita tahu pada Juni 2020 ini jatuh tempo utang mereka, senilai USD 500 juta. Apakah dana talangan ini dimaksudkan untuk itu?" ujar Kamrussamad.

Dalam masa pandemi Virus Corona saat ini seharusnya Garuda Indonesia bisa melakukan renegosiasi mengenai utang jatuh tempo. Apalagi hampir seluruh negara di dunia saat ini juga mengalami kesulitan akibat pandemi yang berasal dari Wuhan, China tersebut.

"Harusnya kalau ada utang jatuh tempo itu renegosiasi, karena semua negara itu terdampak. Dan saya percaya ada jalan keluar akan hal itu," kata Kamrussamad.