Bos Bulog Ungkap Kesulitan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pangan

Merdeka.com - Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso membeberkan tiga kendala dalam pelaksanaan kebijakan pangan selama ini. Salah satunya penugasan terhadap Bulog bersifat ad hoc tanpa jaminan kontinuitas.

Menurutnya, ketidaksesuaian itu mengakibatkan penugasan hanya dilakukan pada waktu harga jatuh di produsen atau harga tinggi di konsumen. Serta penugasan penyediaan stok tidak dibarengi dengan kebijakan penyaluran sehingga stok berlebih.

Kemudian faktor kedua, penugasan belum terintegrasi antar Kementerian dan Lembaga terkait. Sehingga penugasan penyerapan dan penyediaan stok kebutuhan pangan tidak didukung pendanaan dari pemerintah.

"Sekaligus juga penugasan penyerapan tidak didukung dengan penugasan penyaluran. Ini kendala kami di lapangan," tegas Buwas saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) bersama Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen, Kamis (25/6).

Ketiga, Belum lengkapnya turunan Peraturan Presiden (Perpres) baik berupa Peraturan Menteri (Permen) dan lainnya. Imbasnya belum ada kebijakan disposal terhadap stok komoditas yang turun mutu akibat terlalu lama menunggu penugasan.

Meski begitu, Buwas memastikan mampu mencukupi kebutuhan pangan beras hingga akhir Desember 2020. Sebab, saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog mencapai 1,4 juta ton. Sementara stok CBP yang harus dikelola Bulog berkisar 1 sampai 1,5 juta ton di tahun ini.

"Jadi, saya yakinkan bahwa beras kita ini cukup untuk kegiatan sampai bulan Desember tahun ini. Sampai hari ini kita masih punya (stok beras) 1,4 juta ton," tukasnya.