Merdeka.com - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) baru saja meluncurkan toko online yang menjual berbagai bahan pokok bernama PangananDotCom. Direktur Utama BULOG Budi Waseso menyatakan, supermall pangan ini bakal mempermudah masyarakat untuk mendapatkan beras dan bahan pokok bermutu tinggi lainnya berkat teknologi yang digunakan.

Namun yang lebih penting, penerapan teknologi ini secara menyeluruh diklaim bisa menutup celah para mafia pangan untuk melakukan aksinya. "Ke depan kalau sudah ada di seluruh Indonesia, maka tidak ada lagi yang bisa permainkan pangan. Mereka akan mati dengan sendirinya karena tidak ada peluang," tutur Budi dalam paparannya di Jakarta, Selasa (26/11).

Lebih lanjut, Budi menjamin masyarakat bisa mendapat kebutuhan pangan berkualitas dan akan menerima ganti rugi jika mendapat barang yang tidak sesuai lewat platform ini. Terlebih, saat ini memang masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati beras premium, terutama keluarga penerima manfaat.

Meski mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), keluarga penerima manfaat tetap kekurangan beras karena ulah mafia pangan. "Sebanyak 30 persen beras hilang karena adanya mafia ini, ini sudah dibuktikan oleh Satgas Mafia Pangan dan Kepolisian," imbuhnya.

Oleh karenanya, lewat platform ini, Bulog juga bakal menggandeng BPNT agar distribusi beras transparan sehingga mafia pangan tidak punya kesempatan mencuri beras.

Nantinya, penyaluran BPNT lewat PangananDotCom akan dimulai Januari hingga Maret 2020 di Jabodetabek, April hingga November 2020 di Pulau Jawa, dan Desember 2020 di seluruh Indonesia.

Mentan Amran: Mafia Pangan Sangat Banyak, Dari Beras Sampai Pupuk Palsu

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa polemik pangan di Indonesia, khususnya beras kerap dipengaruhi dengan banyaknya mafia yang mengambil keuntungan.

"Mafianya macam-macam, mafia impor, mafia beras oplos, mafia pupuk. Bayangkan, pupuk yang biasa kita berikan ke petani adalah pupuk palsu," kata Menteri Amran usai melakukan panen jagung di Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Dikutip dari Antara, Rabu (16/1).

Amran mengungkapkan, selama Pemerintahan Jokowi-JK, sudah banyak kasus mafia pangan yang diserahkan ke pihak kepolisian, bahkan sejauh ini ada 15 perusahaan yang masuk daftar hitam.

Dia merinci setidaknya ada 782 perusahaan yang sedang diproses hukum dan 409 perusahaan sudah dijebloskan ke penjara. Amran mengungkapkan tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah ini masih terus bertambah selama ada laporan dari masyarakat dan upaya penindakan dari Satgas Pangan.

Dari total tersebut, Amran menyebutkan bahwa sekitar 20 perusahaan di antaranya merupakan mafia yang memalsukan pupuk bantuan kepada petani.

"Pupuk palsu, itu kalau tidak salah ada 20-an perusahaan kami kirim penjara. Bayangkan, petani diberikan pupuk palsu, produksi petani hancur kemudian tidak mendapatkan apa-apa dan merugi," ungkap Amran.

Dia menambahkan bahwa persoalan beras seharusnya tidak lagi dipolitisasi. Dia menyinggung terkait harga beras di Indonesia yang diberitakan paling mahal. Padahal, Indonesia menempati urutan ke-81 harga beras eceran termahal di dunia Urutan pertama beras eceran termahal adalah Jepang sebesar Rp57.678 per kilogram, sementara termurah yakni di Sri Lanka sebesar Rp7.618 per kg.

Mentan Amran pun menekankan bahwa pembangunan pertanian tidak hanya mengurus beras, akan tetapi sektor pertanian memiliki 460 komoditas yang harus dijaga stabilisasi harga setiap harinya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6