Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meminta waktu sekitar enam hingga tujuh bulan untuk mengejar target investasi Rp708 triliun yang mandek terealisasi.

"Memang Presiden menargetkan kami harus selesai Rp708 triliun sampai 2020. Kami minta waktu ke Presiden kurang lebih enam-tujuh bulan, kami selesaikan," katanya ditemui di kediaman Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Rabu (25/12).

Bahlil mengidentifikasi Rp708 triliun investasi eksisting dari 24 proyek yang siap direalisasikan namun masih terkendali masalah domestik seperti ketersediaan lahan, rekomendasi berputar-putar atau tumpang tindih perizinan.

Namun, dari Rp708 triliun investasi tersebut, sebanyak Rp129 triliun di antaranya telah berhasil dieksekusi dan terealisasi, mulai dari investasi Hyundai, petrokimia hingga pembangkit listrik.

"Utang saya itu masih Rp500an triliun lebih. Kalau ditanya optimis atau tidak, saya yakin optimis selesai," ujarnya.

Mantan Ketua Hipmi itu menuturkan meski pemerintah akan membuat Omnibus Law yang diyakini dapat menyelesaikan masalah perizinan yang tumpang tindih, khusus Rp708 triliun investasi yang mandek itu disebutnya tidak akan banyak terbantu.

"Khusus yang Rp708 triliun itu sedikit sekali kaitannya dengan Omnibus Law. Yang ada tinggal bagaimana yang bertikai di lapangan bisa kita kompromikan untuk cari win win (solution). Saya pikir kompromi dalam bisnis itu kan bisa cepat selesai kalau ada win win. Tidak boleh ada yang arogan salah satu pihak," pungkasnya.

Tawarkan Investasi Proyek Sistem Informasi Pertanahan

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah mencari investor untuk pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pertanahan (SIP). Secara keseluruhan, proyek aplikasi ini membutuhkan dana senilai Rp7,3 triliun.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman menyatakan, dari nilai tersebut, estimasi Internal Rate Return (IRR) yang akan diperoleh ialah 14 persen dengan jangka waktu 15 tahun.

"Berdasarkan OBC, total investasi yang diperlukan mencapai Rp7,3 triliun dengan IRR 14 persen dan jangka waktu 15 tahun," paparnya di Jakarta, Selasa (17/12).

Adapun cakupan kerjasama yang dikerjakan ialah pengembangan aplikasi SIP eksisting, pemeliharaan SIP modern, pengembangan modul tambahan SIP, digitalisasi dan validasi data tekstual serta penyesuaian data spasial.

"Kemudian, cakupan kerjasama juga meliputi pengadaan perangkat keras, aktivitas pendukung, dan sumber daya untuk aktivitas operasional," ujarnya.

Sementara, antusiasme pelaku usaha dalam mengikuti market sounding juga sangat besar. Berdasarkan catatan BKPM, ada 50 badan usaha yang berasal dari perusahaan swasta dan BUMN bidang usaha teknologi informasi, perbankan dan lembaga keuangan, konsultan dan asosiasi bisnis mengikuti market sounding pembiayaan SIP ini.

"Diharapkan market sounding ini menghasilkan feedback untuk penyempurnaan kerjasama yang akan dilakukan," tutup Ikmal.