Bos BKPM Janji Cari Solusi Penolakan Omnibus Law Cipta Kerja
Merdeka.com - Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan penolakan buruh terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja bukan bentuk sentimen negatif terhadap investasi. Dia berjanji akan mencari solusi terbaik bagi investor dan para buruh.
"Penolakan bagian dari dinamika saya yakin ada solusi," tegasnya di Komplek Gedung BKPM, Jakarta, Senin (17/2).
"Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan tinggal kita cari titik temu, di mana untuk mencapai keduanya (kesepakatan)," sambungnya.
Bahlil juga membantah informasi terkait penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang tidak melibatkan perwakilan dari kaum buruh.
"Ini kan sudah di buka, diberikan kesempatan pada publik termasuk buruh, untuk membrikan masukan terhadap draf UU omnibus law terkait lapangan kerja, investasi butuh tenaga kerja dan sebaliknya," paparnya.
KSPI Tak Dilibatkan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang menyayangkan langkah pemerintah yang tidak melibatkan perwakilan buruh dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Bahwa KSPI selaku perwakilan buruh, tidak pernah di undang dan di mintai pandangan-pandangan oleh Menko perekonomian (Airlangga)," tegasnya dalam acara konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (16/2).
KSPI pun mengklaim tidak bertanggung jawab terkait pembentukan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dicanangkan pemerintah.
"Tidak bertanggung jawab terhadap setiap pasalnya, jika ada yang mencantumkan tanpa seizin KSPI," ujarnya.
Terkait, langkah pemerintah yang membahas Omnibus Law Cipta Kerja secara tertutup KPSI menilai sebagai suatu tindakan yang menyalahi perundang-undangan.
"Bahasan cipta omnibus itu dari awal tertutup, bertentangan dengan undang-undang," pungkasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mengenal Sosok Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi yang Curi Perhatian saat Debat Cawapres
Ia tengah jadi sorotan saat kerah baju Menteri investasi ini terlihat ditarik Prabowo saat debat cawapres semalam.
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi
Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKPK Buka Peluang Periksa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Terkait Izin Tambang Nikel di Malut
KPK akan meminta klarifikasi Menteri Bahlil Lahadalia terkait perizinan pertambangan nikel
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bahlil Usul Jokowi jadi Penasihat Khusus Prabowo Subianto, Ini Alasannya
Bahlil Usul Jokowi jadi Penasihat Khusus Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPerusahaan BUMN Buka Ratusan Lowongan Kerja, Ini Bocoran Posisi Paling Banyak Dibutuhkan
Dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2024 terdapat 100 lebih perusahaan BUMN yang ikut berpartisipasi.
Baca SelengkapnyaBulog Kembali Salurkan Bantuan Pangan Beras Usai Masa Tenang Pemilu 2024
Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi memantau langsung Penyaluran Bantuan Beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor (15/2).
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Mensos Risma Saat Bagikan Bansos, Ini Penjelasan Bahlil
Akhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.
Baca SelengkapnyaAnies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024
Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Baca SelengkapnyaBawaslu Nyatakan Prabowo Langgar Undang-Undang Saat Kampanye di Bengkulu
Bawaslu menyebut, pelanggaran itu diketahui setelah pihaknya melakukan klarifikasi dan kajian.
Baca Selengkapnya