Bos BI: Penurunan Ekspor Impor Akibat Pembatasan Perdagangan di Berbagai Negara

Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyebut bahwa penurunan aktivitas ekspor-impor terjadi karena adanya pembatasan perdagangan dari berbagai negara. Pembatasan ini dilakukan untuk memitigasi penyebaran wabah virus corona.

Ekspor tercatat menurun karena para eksportir tidak bisa mengirim barang ke negara tujuan. Misalnya seperti ekspor ke China terhambat karena terjadi penutupan akses di sana. Pengusaha juga tidak bisa melakukan impor lantaran negara asal melakukan pembatasan.

"Jadi bukan karena ada pelemahan permintaan impor tapi, karena terganggunya mata rantai perdagangan dunia," kata Perry di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, (31/3).

Perry menyebut, langkah-langkah pencegahan penyebaran virus corona menyebabkan pengurangan drastis aktivitas ekonomi. Termasuk interaksi orang. Sehingga menyebabkan gangguan aktivitas ekonomi, baik itu ekspor, impor atau investasi. Hal ini tentu saja akan dampak pada konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu dia mengimbau para investor luar negeri dan korporasi luar negeri untuk bijak dalam menggunakan kebutuhan dolar. Penggunaan dolar sebaiknya hanya untuk kebutuhan yang bersifat mendesak.

"Kalau kebutuhannya sebulan, 3 bulan tidak perlu nubruk-nubruk. Lakukan lindung nilai bisa forward atau DNDF," kata Perry.

Perry meyakinkan bahwa pasar keuangan tetap beroperasi. Bank-bank akan tetap melayani, sehingga aktivitas bisa terjaga. Kemudian risiko nilai tukar bisa terlindungi tanpa harus saling bertabrakan. Lalu menyebabkan kepanikan dan berpengaruh ke nilai tukar.

Dia menyarankan kepada para investor mulai sekarang lebih baik melakukan lindung nilai lewat DNDF atau domestic clustary.

"Bahkan mereka mendirikannya dengan control part dengan perusahaan mereka," ujarnya.

Kebijakan Genjot Perdagangan

Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan ekonomi dalam rangka penanganan dampak penyebaran virus corona di Indonesia. Paket kebijakan ini disusun beberapa saat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan dua orang warga negara Indonesia positif terpapar covid-19.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan ada empat kebijakan baru yang telah dirumuskan pemerintah. Kebijakan ini diberi nama second stimulus yang tujuannya untuk mendorong kelancaran arus impor dan ekspor.

"Kalau dari siklus logistik barang saat ini sudah waktunya memikirkan pasokan bahan baku industri dan ekspor kita," kata Susiwijono di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Empat kebijakan tersebut yaitu, penyederhanaan aturan larangan pembatasan atau tata niaga di seluruh sektor. Mulai dari aturan SPLK, untuk produk kayu misalnya, kemudian health certificate dan surat keterangan asal.

Mengenai implementasi ini, Kemenko Perekonomian bersama dengan Kementerian Perdagangan sedang membahas formulasinya. "Intinya seluruh tata niaga ekspor diminta disederhanakan, kalau tidak perlu dihapuskan," kata Susi.

Langkah selanjutnya, pemerintah akan melakukan pengurangan larangan pembatasan impor, terutama impor bahan baku agar tidak terkendala di dalam impornya. "Larangan pembatasan ini kita kurangi, sebisa mungkin kita hapuskan," ujarnya.

Ketiga, percepatan proses impor. Importir yang memiliki reputasi tinggi diminta untuk mengurangi treatment pemeriksaan apapun, sehingga prosesnya jadi lebih cepat. Hal ini juga telah dikoordinasikan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Keempat, pemerintah meminta mengurangi logistik cost dan melakukan efisiensi di proses logistik dengan cara mendorong yang national logistic ecosystem. Pada tahap awal akan menggunakan sistem Indonesia National Single Window (INSW) dengan sistem Inaportnet.

"Siang ini kami diminta untuk tindak lanjuti, dan kami akan konkretkan," kata Susi.