Bos Apemindo : SDA sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi

Merdeka.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) Poltak Sitanggang, menjadi salah satu kandidat calon Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) pada pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo. Poltak mengaku siap menjalankan amanah jika dipilih menjadi Menteri ESDM.

Poltak mengatakan, pengelolaan SDA di Indonesia selama ini mengalami kesalahan dalam meletakan paradigma pembangunan. Menurutnya, kekayaan alam seharusnya memberikan tantangan dan kesempatan untuk membawa ekonomi Indonesia ke arah pembangunan berkelanjutan.

"Pengelolaan SDA seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat secara adil karena sesuai mandat UUD Pasal 33 ayat (3). Namun yang terjadi adalah pengelolaan SDA lebih menitikberatkan asas ekonomi di mana eksploitasi SDA sebagai sumber devisa namun tidak secara cermat memperhitungkan biaya-biaya lingkungan," kata Poltak, dalam siaran persnya, Jumat (19/9).

Ia melanjutkan, tata kelola SDA yang selama ini belum berpijak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah mengakibatkan meningkatnya jarak antara masyarakat dengan alam sekitarnya. Selain itu, distribusi dan pemanfaatan SDA yang belum merata juga menyebabkan banyak masyarakat menjadi penonton dalam pemanfaatan sumberdaya alam sekitarnya.

"Sektor SDA sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena memiliki kontribusi yang dominan terhadap struktur perekonomian dan memiliki keunggulan kompetitif dibanding dengan negara-negara yang lain. Sektor SDA memberikan banyak kesempatan kerja, peningkatkan ekspor dan menarik investasi asing," jelasnya.

Poltak menyebut ada tiga langkah mutlak yang harus dilakukan sebagai menteri jika negara ingin membenahi tata kelola di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pertama, mewujudkan kedaulatan energi dan sumber daya mineral.

"Kedaulatan tersebut dapat ditempuh dengan sejumlah program nyata yang tidak dapat ditawar lagi yakni konversi BBM ke gas, menggunakan energi kerakyatan, efisiensi penggunaan BBM, memperbaharui sektor kelistrikan, memperkuat peran BUMN Pertamina, PGN, dan PLN, serta meningkatkan nilai tambah mineral yang selama ini dikuasai asing dan swasta nakal," paparnya.

Langkah Kedua, menurutnya pemberantasan mafia minyak dan gas serta (migas) dan tambang. Kesalahan masa lalu dalam pengelolaan kekayaan alam sehingga dimanfaatkan oleh para pengeruk keuntungan pribadi dan golongan saja. Hal ini tidak dapat ditolerir lagi.

"Bayangkan saja, saat ini kuota impor minyak ditetapkan sebesar 328 juta barel per tahun. Maka jika kita ilustrasikan, bahwa telah terjadi markup impor oleh para mafia migas per barel US$ 3 saja, maka dapat dihitung besar kerugian negara. Angkanya mencapai sekitar US$ 984 juta atau setara Rp 11 triliun," ungkapnya.

Sedangkan yang Ketiga, melakukan penguatan kelembagaan kementerian ESDM. Selain dua program di atas, maka kementerian ESDM sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjaga kedaulatan rakyat atas energi dan sumber daya mineral, serta dituntut untuk memberikan sumbangan besar bagi pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat, haruslah menjadi lembaga yang kuat, bersih dan bebas dari birokrat kotor yang potensial merusak sistem.