Boediono minta infrastruktur air bersih tersedia

Merdeka.com - Wakil Presiden Boediono meminta pemerintah daerah bekerjasama dengan swaswa membangun infrastruktur penyediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi.

Ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan limbah mutlak dipenuhi karena merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

"Kerjasama berjalan sehat. Misalnya model kerjasama PPP, itu ada berjalan baik. Itu menunjukkan keseimbangan hak dan kewajiban pemerintah dan dunia usaha. Tinggal mau atau tidak," ucap Boediono dalam acara Indonesia Waster and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/1).

Acara bertaraf internasional ini akan membahas lebih dalam mengenai persoalan air minum dan pengolaan sanitasi air limbah. Boediono menjelaskan pengelolaan dan penyelesaian masalah air minum dan sanitasi di tanah air merupakan tugas bersama baik pemerintah maupun masyarakat.

"Air bersih dan sanitasi, tanggung jawabnya adalah semua, tapi sebenarnya untuk dua hal ini pemkab dan pemkot yang paling bertanggungjawab tentu harus didukung oleh pemprov dan pemerintah pusat, itulah amanah undang-undang," tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), Syaiful menjelaskan acara ini merupakan momentum yang tepat untuk mencapai target pengembangan air minum dan sanitasi di Indonesia. Terutama dalam memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 maupun target MDGs tahun 2015.

Dalam program MDGs, pemerintah telah berkomitmen agar 68,87 persen masyarakat Indonesia dapat memperoleh akses fasilitas air minum bersih pada dua tahun mendatang. Sementara akses fasilitas sanitasi dasar sebesar 62,41 persen penduduk. Pencapaian air minum bersih saat ini sekitar 48 persen dan sanitasi baru 51 persen.

"Saat ini perusahaan daerah air minum (PDAM) yang beroperasi sebanyak 410 perusahaan. PDAM mengaliri air minum bersih untuk masyarakat perkotaan dan pedesaan masing-masing sekitar 41,88 persen dan 13,9 persen," ujarnya.