Boediono minta bank nasional tak takut bersaing lawan bank asing

Merdeka.com - Wakil Presiden Boediono menilai pelaksanaan liberalisasi ekonomi Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak terelakkan. Pasar bebas Asia Tenggara untuk sektor riil akan dimulai pada 2015.

Sementara, khusus perbankan, aktivitas liberalisasi di ASEAN bakal berlangsung pada 2020. Nantinya, bank-bank kawasan bebas membuka cabang dan melebarkan sayap usaha di seluruh Asia Tenggara.

Boediono menilai perbankan nasional harus menganggapnya sebagai peluang. Untuk bersaing dengan bank asing, pelaku perbankan dalam negeri harus mampu meningkatkan kualitas diri.

"Persaingan itu perlu, kalau kita terlalu dibuai hal yang mudah, kita akan menjadi aktor yang lunak," ujar Wapres saat membuka Indonesia Banking Expo di JCC Senayan, Kamis (23/5).

Boediono menjamin, pemerintah akan tetap melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap sektor perbankan. Sehingga, persaingan antara bank nasional dan asing, khususnya dari regional akan berlangsung adil.

"Tentu persaingan dengan cara-cara yang baik, dan kompetisinya harus fair. Tugas pemerintah menjaga agar semua fair, terutama untuk pelaku perbankan nasional," kata Boediono.

Dia berharap pelaku perbankan bisa menyumbang saran bagi pemerintah untuk menghadapi MEA dua tahun mendatang. Boediono yakin celahnya masih sangat besar, supaya liberalisasi itu mendukung perbankan nasional. Karenanya dia berharap bankir tidak malah menyarankan pemerintah menarik diri dari pelaksanaan MEA.

"Kuncinya memang harus meningkatkan kemampuan diri, kita harus bersaing (MEA) tidak bisa kita hindari, celahnya sampai 2020 masih ada. Karena sudah keputusan bersama, kalau kita tidak mau dikucilkan dalam perhelatan Internasional maka kita harus memenuhi," ungkapnya.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini lantas menggarisbawahi kunci perbankan nasional agar sukses menghadapi ekspansi pesaing dari kawasan. Boediono mengatakan, bankir dalam negeri harus menjalin kerja sama kuat dengan regulator dan pemerintah.

"Akhirnya kembali perbaikan manajemen, perbaikan kualitas personalia, masalah kapital, network dalam dan luar negeri, dan supervisi yang bagus antara regulator, pelaku perbankan, dan pemerintah, agendanya harus jelas," katanya. (mdk/noe)