Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, blusukan di Pasar Keputran, salah satu pasar induk di Surabaya. Dia ingin memastikan pasokan bahan pangan di Jawa Timur aman hingga pasca Lebaran 2019.

"Kami ingin mengecek langsung ke pasar-pasar yang menjadi titik pantau BPS. Kami ingin pastikan bahwa bahan pangan di Jatim menjelang Lebaran dan sampai pasca-lebaran dalam keadaan cukup," terang Khofifah di Surabaya, Sabtu (18/5).

Mantan Menteri Sosial ini juga melakukan dialog dengan sejumlah pedagang untuk mengupdate harga maupun stok barang. "Semua bahan pangan mulai daging sapi, daging ayam, beras, gula, telur, dalam kondisi sangat aman," ungkapnya.

Komoditas di luar bahan pangan yang sempat ada kelangkaan, kata Khofifah, adalah bawang putih. Namun, saat ini sudah menurun. "Karena bawang putih impor sudah tiba di Jatim pada tanggal 10 Mei lalu dan pada 12 Mei sudah mulai terlihat ada penetrasi dengan turunnya harga bawang putih," paparnya.

Di Pasar Keputran ini misalnya, hari ini, harga bawang putih turun sampai Rp 28.000/Kg. Untuk jenis kating, dari Rp 58.000 turun menjadi Rp 35.000/Kg. "Artinya harga bawang putih kini sudah mulai turun dan mulai bergerak kembali ke harga normal," ucap Khofifah.

Sementara harga cabai rawit, juga terpantau mengalami penurunan. Dari harga normal antara Rp 9.000 - Rp 12.000/Kg, terjun bebas di kisaran Rp 5.000 - Rp 8.000. Beberapa hari lalu, bahkan dijual hingga Rp 2.000/Kg.

Namun untuk cabai merah besar, harganya terpantau masih normal. Yaitu masih di kisaran Rp 23.000 - Rp 25.000/Kg.

Cabai Rawit Kelebihan Pasokan

Informasi dari pedagang seperti yang disampaikan kepada Khofifah, bahwa sejak sepekan lalu, daerah penghasil cabai rawit tengah panen raya. Dampaknya terjadi kelebihan pasokan (over supply) dan memicu anjloknya harga cabai rawit di pasaran.

Menurut Khofifah, kondisi ini kerap terjadi. Terutama saat musim panen cabai seperti di Lamongan, Blitar, Kediri, Malang, dan Tuban yang merupakan daerah penghasil cabai.

Untuk itu, kata Khofifah, Pemprov Jawa Timur akan menyiapkan dua langkah intervensi dan strategis, yaitu penanganan jangka panjang dan jangka pendek.

Hal ini dilakukan agar bisa mengendalikan harga cabai rawit saat terjadi over supply. Sehingga petani atau produsen tidak mengalami rugi.

Untuk penanganan jangka panjang, Pemprov Jawa Timur akan segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pangan, yang saat ini sedang digodok bersama Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang.

Sedangkan penanganan jangka pendek, Khofifah meminta agar kepala daerah melakukan aksi borong cabai di pasar-pasar tradisional. "Aksi borong cabai butuh dilakukan agar ada penetrasi. Selain itu saat ini Pemprov Jawa Timur juga sedang menyiapkan surat edaran agar cabai kering impor tidak masuk ke Jatim," tegasnya.

Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga tengah menyiapkan surat untuk kabupaten/kota agar saling menyiapkan format regulasi dan distribusi cabai sesuai dengan kebutuhan dan analisis sumber suplai.