Blok Mahakam, pemerintah diminta tolak keinginan Kaltim

Merdeka.com - Pemerintah diminta menolak keinginan Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk meminta jatah pengelolaan Blok Mahakam sebesar 19 persen. Sebab, Peraturan Menteri ESDM N0.15/2015 telah menetapkan participating interest (PI) untuk pemerintah daerah penghasil migas maksimal sepuluh persen.

"Guna menjaga rasa kebersamaan dan keadilan bagi rakyat yang tidak memiliki migas atau sumber daya alam lain, maka Presiden Jokowi dituntut untuk segera menolak permintaan Gubernur Kaltim," kata Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meminta, dalam siaran pers, Jakarta, Senin (29/6).

Berdasarkan PP No.55/2005 tentang Dana Perimbangan, kata Marwan, daerah penghasil memperoleh 15,5 persen penerimaan negara atas eksploitasi migas. Ini sudah merupakan penerimaan besar jika dibandingkan dengan daerah miskin migas.

"Penerimaan daerah penghasil menjadi semakin besar dengan adanya keuntungan dari 10 persen PI. Apalagi jika PI tersebut meningkat menjadi 19 persen," ujarnya.

Berdasarkan data SKK Migas 1997-2014, distribusi pendapatan kotor Blok Mahakam terbagi untuk penerimaan negara sekitar 60 persen, cost recovery 18 persen, dan keuntungan kontaktor 22 persen. Dalam 18 tahun terakhir, penerimaan negara sekitar USD 70 miliar.

"Berarti dari dana bagi hasil, selama 18 tahun terakhir, daerah telah memperoleh sekitar USD 10,5 miliar. Berarti setiap tahun daerah memperoleh USD 500 juta atau sekitar Rp 6,5 triliun," jelas dia.

Sedangkan keuntungan kontraktor selama kurun itu sekitar USD 26 miliar, atau rata-rata USD 1,47 miliar per tahun.

Jika diasumsikan, sejak 2008, produksi migas Blok Mahakam turun alamiah menjadi 80 persen terhadap produksi rata-rata selama ini. Maka keuntungan kontraktor merosot menjadi sekitar USD 1,2 miliar atau sekitar Rp 16 triliun per tahun.

Jika PI 10 persen, maka daerah penghasil mendapat penerimaan sebesar Rp 1,6 triliun per tahun. Itu di luar dana bagi hasil Rp 6,5 triliun per tahun.