BKPM obral janji insentif genjot investasi KEK

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mendorong kalangan dunia usaha untuk menanamkan modalnya di kawasan ekonomi khusus (KEK). Pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya, baik untuk pengembangan infrastruktur maupun insentif fiskal.

"Pemerintah memang berkomitmen untuk mendorong terbentuknya pusat ekonomi baru, melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sesuai fungsinya, BKPM berupaya mendorong masuknya investasi ke kawasan tersebut. Pemerintah saat ini sedang merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang KEK yang mengatur insentif fiskal," terangnya dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jakarta, Senin (3/8).

Dia menambahkan, dalam pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang KEK, mengemuka rencana pemerintah untuk memberikan insentif fiskal kepada investor di KEK dalam bentuk Tax Holiday, Tax Allowance, penangguhan atau pembebasan bea masuk, pembebasan PPn maupun cukai.

Franky mengharapkan, pembahasan RPP ini dapat segera selesai tahun ini sehingga investor yang menanamkan modal di KEK dapat segera menikmatinya. "Fasilitas tax holiday rencananya diberikan kepada bidang usaha yang merupakan fokus masing-masing KEK. Ada wacana bidang usaha ini mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN). Sementara itu, untuk bidang usaha selain industri utama pemerintah akan memberikan fasilitas tax allowance," terangnya.

Pemerintah akan memperlakukan investasi di KEK secara khusus sehingga mencerminkan statusnya sebagai wilayah ekonomi khusus. Salah satunya adalah tidak diberlakukannya pembatasan aturan impor.

Adapun barang yang boleh diimpor adalah barang yang (a) belum diproduksi di dalam negeri; (b) sudah‎ diproduksi namun spesifikasi belum memenuhi yang dibutuhkan; dan (c) sudah diproduksi namun jumlahnya belum mencukupi.

Selain itu, BKPM juga akan mendorong adanya integrasi perizinan investasi di wilayah KEK, sehingga investor hanya perlu mengurus di kawasan ekonomi tersebut. "BKPM merencanakan untuk membuat nota kesepahaman dengan Gubernur, Bupati/Walikota yang wilayahnya terdapat KEK untuk dapat mendelegasikan kewenangan perizinan kepada administrator KEK, sehingga investor tidak perlu berkeliling ke mana-mana untuk mengurus perizinan," jelas Franky.

Saat ini, terdapat delapan wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu KEK Sei Mangke di Sumatera Utara, KEK Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Mandalika di NTB, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kalimantan Timur, KEK Palu di Sulawesi Tengah, KEK Bitung di Sulawesi Utara, dan KEK Morotai di Maluku Utara. Sementara itu, sepanjang lima tahun mendatang, pemerintah berencana mengembangkan tujuh belas KEK baru, termasuk sepuluh KEK Pariwisata.