Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran yang memanas dalam beberapa waktu belakangan hanya akan memperparah pertumbuhan ekonomi global. Menurutnya, konflik Iran-AS tidak memberi keuntungan bagi negara manapun.

"Kalau konflik AS-Iran ini hanya memperparah pertumbuhan ekonomi global kenapa karena pertumbuhan ekonomi global kan sampai sekarang belum stabil," ujarnya di Kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (9/1).

Saat ini, kata Bahlil, ekonomi dunia masih menghadapi berbagai macam persoalan. Beberapa di antaranya yaitu isu brexit, perang dagang Amerika Serikat dan China, kemudian isu Bolivia di Amerika Latin.

"Isu brexit belum selesai, isu perang dagang China-AS belum selesai, kemudian isu bolivia di Amerika latin itu juga cukup mengganggu. Suriah, Irak, juga mengganggu. Itu beberapa variabel yang mengganggu ekonomi global. Diperparah lagi dengan Iran. Nah kita belum tahu sebesar apa implikasinya akibat persoalan Iran dan AS," tuturnya.

Untuk Indonesia sendiri, BKPM masih melakukan kajian apakah konflik Iran-AS yang memanas akan membuat investor membawa dananya keluar menuju negara berkembang seperti Indonesia. "Kita lihat nanti. Kita sedang mengkaji semuanya," tandasnya.

Konflik Iran-AS Memanas, Lebih dari 1 Juta WNI Masih Berada di Timur Tengah

Konflik Iran-Amerika Serikat (AS) dalam sepekan terakhir memanas setelah pembunuhan Panglima Pasukan Garda Revolusi Iran, Qassim Sulaimani. Kementerian Luar Negeri sudah mengaktifkan crisis center untuk para WNI di kawasan tersebut.

"Kita juga mengeluarkan himbauan kepada warga negara Indonesia jika sewaktu-waktu memerlukan bantuan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi hotline yang ada. Kita juga sudah mengaktifkan Crisis Center," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/10).

Crisis center tersebut kata dia adalah langkah antisipatif untuk para WNI yang ada di Iran. Dia menjelaskan dari data terlihat ada 400 WNI di wilayah tersebut.

"Dalam artian kemungkinan banyak warga negara kita yang tidak melapor pada saat berada di sana dan sebagainya sehingga kita antisipasi jumlahnya akan lebih dari 400 sementara yang di Irak itu sekitar 800," ungkap Retno.

WNI Diminta Terus Waspada

Retno pun mengimbau kepada WNI yang berada di kawasan konflik untuk terus waspada. Dan diminta mengikuti informasi dari otoritas setempat terutama yang terkait dengan perkembangan situasi dan keamanan di masing-masing negara.

"Dan kita meminta para WNI kita untuk segera menghubungi KBRI, KJRI jika memerlukan bantuan," pesannya.

Dalam rilis tersebut, Kemenlu juga mencantumkan hotline perwakilan Indonesia di negara Timur Tengah.

"Tidak hanya di Teheran, di Baghdad, tetapi juga di wilayah-wilayah sekitarnya, just in case WNI kita memerlukan bantuan. Karena sekali lagi kita yakin kalau kita bicara mengenai kawasan, maka jumlah WNI kita akan lebih 1 juta," jelasnya.

"Dan di Kementerian Luar Negeri sendiri, crisis center sudah dihidupkan dan ada nomor telepon yang kita masukkan di dalam rilis Kementerian Luar Negeri pagi ini."