Merdeka.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta Perbankan membuat kebijakan kelonggaran pembayaran pinjaman atau kredit. Keringanan ini diminta karena dunia usaha mengalami kerugian akibat penyebaran virus corona di Indonesia.

Sekjen BPP Hipmi, Bagas Adhadirgha menyebutkan, saat ini banyak pengusaha mengeluhkan omset atau perputaran bisnis stagnan bahkan menurun. Hal itu terjadi di hampir semua sektor usaha. Seperti ritel, pariwisata, manufaktur, jasa, infrastruktur, pertambangan dan lain sebagainya.

"Penurunan ekonomi ini mulai dirasakan oleh para pengusaha, khususnya anggota HIPMI yang mayoritas masih berskala menengah," tutur Bagas dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jakarta, Rabu (18/3).

Bagas berharap, pemerintah memberikan imbauan kepada bank agar mempertimbangkan kondisi ini. Terutama terhadap sejumlah kewajiban keuangan pengusaha baik itu di perbankan maupun pajak.

"Kami mendorong agar Perbankan memberi kelonggaran terkait kewajiban bulanan para pengusaha terkait imbas Covid-19," kata Bagas.

Menurutnya, sebagian besar pengusaha muda memiliki tanggungan cicilan terhadap perbankan. Kredit tersebut merupakan kewajiban yang selama ini dipenuhi.

"Namun karena ada kondisi seperti ini, dimana aktivitas masyarakat keluar rumah dibatasi dalam jangka waktu lama, maka otomatis berdampak di dunia usaha," kata Bagas meyakinkan.

Temui Bank BNI

Senada, Ketua Bidang Ekonomi, Pajak dan Perbankan BPP Hipmi, Ajib Hamdani mengaku sudah menjajaki komunikasi dengan pihak perbankan. Selasa, 17 Maret kemarin, sejumlah pengurus BPP sudah menemui pimpinan bank BNI.

Dalam pertemuan tersebut, bank plat merah ini bakal memberikan relaksasi kebijakan agar bisa menstimulus perekonomian saat ini.

Ajib berharap, hal ini diikuti oleh seluruh bank-bank di Indonesia. Baik di kantor pusat maupun daerah. Dia akan meminta Perbankan bisa lebih mendukung dunia usaha.

"Kemudahan-kemudahan kredit perlu menjadi perhatian pemerintah dan Perbankan," kata Ajib.

Dia mengaku siap untuk membantu perumusan dan skema yang terbaik agar perekonomian Indonesia tetap berjalan.