Merdeka.com - Persoalan limbah di Jakarta tidak hanya menjadi masalah pemerintah daerah DKI Jakarta saja, tapi juga pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat. Ibu kota butuh pembangunan sistem pengelolaan limbah terpusat atau sewerage.

Untuk merealisasikannya, pemerintah harus merogoh anggaran hingga Rp 125 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan 12 zona pengelolaan limbah terpusat di ibu kota.

Deputi bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Bappenas Dedi Priatna mengakui, untuk merealisasikannya tidaklah mudah. Bukan hanya persoalan anggaran tapi juga kesadaran masyarakat.

"Kalau dana Rp 1 triliun saja dialokasikan untuk Jakarta, maka butuh waktu 125 tahun untuk merealisasikannya," ujarnya saat acara "Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional", di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (29/10).

Permasalahan sanitasi dan pengelolaan limbah termasuk persoalan yang harus diselesaikan dengan serius. Termasuk oleh pengembang properti dan perkotaan.

"Kan soal ini real estate memiliki kewajiban, makanya pengembang harus menegakkannya," jelas dia.

Harus diakui, Indonesia memiliki sistem pengelolaan limbah terburuk. Hanya 3 persen saja untuk di wilayah Jakarta. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia termasuk yang terburuk. Tercatat, Singapura sempurna dengan 100 persen, Malaysia mencapai 96 persen.

"Yang paling menyedihkan di Jakarta kita baru mencapai 3 persen. Vietnam (Hanoi) saja 65 persen," ungkapnya.