Merdeka.com - Pemerintah menekankan perlunya DKI Jakarta pada keberadaan mass rapid transit (MRT) untuk memecah permasalahan kemacetan. Pemerintah menjanjikan subsidi pada proyek ini agar cepat terealisasi.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, menceritakan pengalamannya bahwa dirinya untuk mencapai tempat tinggalnya di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan dari kantor di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat membutuhkan waktu dua jam. "Karena tidak pakai kawalan. Saya tidak mau pakai pengawal sudah 12 tahun," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (5/12).

Subsidi diyakini dapat mengurangi beban tiket MRT. Harga tiket yang terjangkau membuat realisasi MRT efektif. "Nanti kalau itu berjalan 2017-18 (realisasinya) tidak seperti sekarang, kondisinya (masyarakat) akan jauh lebih baik. Tapi kalau tidak dibangun sekarang, MRT jadi apa," katanya.

Hatta akan berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo paling lambat senin pekan depan. Pihaknya akan mengusulkan pemberian subsidi kepada Kementerian Keuangan. "Nanti kita bicara dengan (kementerian) keuangan, saya sebagai menhub akan mengusulkan (subsidi MRT) pada keuangan," katanya.

Mahalnya harga tiket, lantaran besarnya belum memutuskan nasib MRT lantaran besarnya beban utang DKI bila pemerintah tidak membantu pembiayaan proyek.

Mantan Wali Kota Surakarta ingin pemerintah pusat menanggung 70 persen dari total nilai proyek MRT. Sehingga Pemprov DKI hanya menanggung beban utang 30 persen yang relatif kecil dan tidak mengalihkannya ke harga tiket.