Merdeka.com - Sektor kredit properti sangat erat kaitannya dengan perusahaan pengembang atau developer. Maka dari itu, Bank Indonesia (BI) meminta perbankan hanya menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada pengembang yang memiliki komitmen penuh menyediakan rumah.

"Sekarang indent marak, bahwa itu hanya bisa dilakukan jika pengembang sudah ada underlying agreement antara bank dan nasabah. Bank kita wajibkan meminta penjaminan kepada pengembang, untuk meng-cover jika proyek terhenti," tutur Direktur Komunikasi Bank Indonesia, Peter Jacobs, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (25/9).

Revisi aturan LTV, menurut Peter, merupakan salah satu upaya BI untuk mendorong agar para pengembang disiplin dan memenuhi kontrak dengan para debitur dalam hal pembangunan rumah. Oleh sebab itu, BI melarang bank mencairkan kredit secara sekaligus sesuai nilai pinjaman, namun disesuaikan dengan perkembangan atau progres dari pembangunan rumahnya.

Melalui pengetatan aturan LTV dalam SE BI Nomor 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 bank sentral menegaskan bahwa pembiayaan rumah indent hanya bisa dilakukan untuk pembiayaan pertama saja.

"Praktik indent tidak kita larang, tapi begitu debitor minta kredit dari bank, bahwa itu kredit hanya boleh untuk fasilitas (pembiayaan) pertama (rumah pertama). Karena kita berasumsi bahwa rumah pertama atau fasilitas pertama itu untuk kebutuhan primer atau kebutuhan dihuni. Bank kita arahkan kasih kredit indent secara selektif," tutup Peter.