Merdeka.com - Perekonomian Indonesia 2014-2015 menghadapi tantangan yang sangat besar. Pemerintah bersama para pemangku kebijakan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi gejolak ekonomi periode tersebut.

"Di 2014-2015 itu, upaya stabilisasi yang dilakukan termasuk pembatasan ada aturan kehati-hatian untuk pinjaman luar negeri swasta, kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Jakarta, Kamis (28/4).

Menurutnya, kebijakan tersebut berhasil menekan penggunaan valuta asing untuk transaksi. Ini berimbas pada berkurangnya tekanan terhadap rupiah.

"Kewajiban transaksi penggunaan rupiah di dalam negeri itu sudah berhasil menurunkan penggunaan valas untuk transaksi di dalam negeri yang tadinya bisa sampai USD 8 miliar per bulan, sudah turun ke sekitar USD 2,5 miliar per bulan. Untuk transaksi valas untuk kebutuhan di dalam negeri bukan kebutuhan ekspor impor, bukan untuk bayar utang luar negeri, itu bisa diturunkan," ujar Mirza.

Selain itu, aturan hedging atau lindung nilai yang diterbitkan BI akhir tahun 2014, dinilai efektif untuk mengurangi ketidakpastian global, utamanya dari sisi korporasi.

"Aturan mengenai hedging itu juga sudah diterbitkan di akhir 2014, efektif di Juli 2015 itu juga sudah berhasil membuat korporasi menjadi lebih berhati-hati mengelola pinjaman luar negerinya," ucap Mirza.

Menurutnya, kondisi perekonomian global yang tidak menentu menyebabkan para pengusaha harus mempertimbangkan segala sisi risiko beserta langkah antisipasinya. Oleh sebab itu, semakin banyak perusahaan menyadari pentingnya penerapan aturan hedging yang dikeluarkan BI.

"Sekarang sudah lebih dari 85 persen dari korporasi di Indonesia yang BI dapat datanya lebih dari 2000 perusahaan, 85 persen dari itu sudah memenuhi aturan kehati-hatian pinjaman luar negeri," ucap Mirza.