Merdeka.com - Bank Indonesia tengah gencar-gencarnya memasyarakatkan sistem transaksi non-tunai. Berangkat dari itu BI menginginkan adanya kajian dan pembicaraan dengan pemerintah. Ini terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPn). Ini mencontoh program penerapan transaksi non-tunai seperti di Korea Selatan, Meksiko, dan Brasil.

"Kita memberi insentif satu kemudahan pajak kalau transaksi non tunai. Bagi misalnya, PPn harus bayar 10 persen, nanti bisa dapat diskon kalau seandainya dibayar non-tunai," ujar Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat pencanangan program nasional non-tunai di Mangga Dua, Jakarta, Kamis (14/8).

Menurutnya, insentif atau kemudahan itu secara tidak langsung akan menggerakkan masyarakat beralih dari transaksi tunai ke non-tunai. "Dalam diskusi kami dengan menteri keuangan, kita akan mempelajari, mungkin atau tidak."

Selain itu, dia meminta industri keuangan perbankan ataupun non bank, memberikan hadiah pada masyarakat atau konsumen yang banyak menggunakan transaksi non-tunai.

"Kami merekomendasikan dunia keuangan dan non keuangan untuk membikin program lotre. Semua yang transaksi melalui ATM, bisa diundi untuk diperoleh bagi pemegang ATM," katanya.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah mendukung adanya gerakan non tunai. "Menteri keuangan dan Bank Indonesia MoU dengan Bank Indonesia untuk bisa makin banyak menggunakan transaksi non tunai dalam konteks pengelolaan anggaran," katanya.

"Selama ini kita banyak transaksi yang bersifat tunai di khawatirkan terjadi kebocoran yang tentunya akan merugikan keuangan negara dan kita semua," katanya.

Bambang menuturkan, ada kemungkinan untuk memberikan dana subsidi dari pemerintah ke masyarakat dengan sistem non-tunai. Sehingga bakal lebih tepat sasaran.

"Yang disubsidi harus orangnya, bukan barangnya. Kalau orangnya maka harus ada mekanisme yang tepat dan transparan. Makanya kami menyambut untuk banyak menggunakan aliran dana pada penerima bantuan dan subsidi secara non-tunai." Katanya.