BI dan pemda sepakat perkuat fungsi penajaman investasi

Merdeka.com - Bank Indonesia menggelar Rapat Kerja Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Bank Indonesia di Manado, Sulawesi Utara, hari ini Senin (11/8), bersama asosiasi pemerintah daerah seluruh Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut, disepakati bahwa analisis bank sentral akan makin sering digunakan pemda buat menajamkan fungsi penarikan investasi bernilai tambah.

Tujuan koordinasi itu, terutama agar kawasan timur Indonesia memiliki mesin pertumbuhan ekonomi tak hanya mengandalkan sumber daya alam mentah.

"Kita ingin mencapai perbaikan daya saing, dan kita upayakan agar kegiatan hilirisasi, atau manufakturing berorientasi ekspor. Apabila dimungkinkan, akan kita perkuat," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo selepas pertemuan empat jam tersebut.

Bank sentral dalam jangka panjang memiliki target untuk memperkuat ekonomi Indonesia, tidak hanya dari sisi menjaga inflasi. Termasuk di dalamnya adalah perluasan pasar finansial serta penguatan otoritas fiskal di seluruh Indonesia, dengan memberi rekomendasi pada pemda.

Agus menekankan semua tujuan itu bisa dicapai, bila pertumbuhan ekonomi merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.

Sedangkan sasaran kerja sama ini khususnya wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua yang terlalu bergantung pada bisnis berbasis tambang. Diupayakan badan penanaman modal daerah timur, bisa mendapat masukan BI untuk menjaring investor lain.

"BI di daerah akan semakin berkoordinsi dengan regional investor relation unit pemda," kata Agus.

Beberapa poin lain yang juga disinggung dalam pertemuan tersebut, misalnya komitmen perwakilan pemda untuk memperbaiki alokasi belanja di APBD masing-masing. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar juga akan dilakukan, kata Agus, supaya investasi semakin besar masuk ke wilayah Timur Indonesia.

"Pemda dalam pertemuan tadi berkomitmen untuk mewujudkan Perizinan Terpusat Satu Pintu Nasional bersama BKPM," ujarnya.

Dalam acara ini, hadir perwakilan pemerintah pusat, yakni Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Kepala BKPM Mahendra Siregar, serta Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. BI selaku koordinator menghadirkan seluruh Dewan Gubernur.

Sedangkan perwakilan pemda adalah Isran Noor, Bupati Kutai Timur sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia.