Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mencatat daya serap belanja daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun lalu belum optimal. Daerah masih menggunakan APBD lebih banyak untuk membayar gaji pegawainya.

Dikutip dalam 'Laporan Perekonomian Indonesia 2013' BI melihat belanja pegawai di daerah masih cukup dominan yakni mencapai Rp 296 triliun atau 41,9 persen terhadap total belanja pada 2013.

Sementara, secara total, daya serap belanja daerah masih rendah. Hal ini terlihat dari posisi rekening pemda di perbankan masih berada pada level cukup tinggi yakni Rp 181,1 triliun atau naik Rp 15 triliun dari posisi akhir 2012.

Hasil identifikasi menunjukkan terdapat 13 provinsi yang memiliki realisasi belanja di bawah rata-rata. Estimasi realisasi belanja terendah terjadi di Provinsi Riau, yakni sebesar 79,7 persen.

Sedangkan, terdapat 20 provinsi dengan realisasi belanja di atas rata-rata, dengan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai provinsi dengan penyerapan tertinggi sebesar 99,7 persen.

Deputi SDM Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menyebut, dari laporan yang didapat, terdapat 122 Kabupaten di Indonesia yang menghabiskan 60 persen anggaran mereka untuk belanja pegawai.

"10 Provinsi belanja pegawai di atas 25 persen dalam APBD nya. Kami sebetulnya sudah kroscek dan data 2012-1013. Kita update yang baru 122 Kabupaten belanja pegawai mereka di atas 60 persen," ucap Setiawan.

Setiawan sangat menyayangkan jika masih ada 122 kabupaten yang menghabiskan anggaran mereka hanya untuk PNS. Setiawan meminta kepada seluruh Kepala Daerah agar terus mengevaluasi jumlah PNS yang mau direkrut.

"Kalau mau tambah pegawai lagi dan banyak, mau berapa lagi kita habiskan anggaran untuk belanja pegawai," tutupnya.