Merdeka.com - Wakaf menjadi salah satu sistem ekonomi yang mulai digunakan di beberapa negara. Lembaga wakaf pun terus berkembang dari waktu ke waktu. Deputi Bank Indonesia (BI) Doni P Joewono mengatakan, ada banyak pemikiran dan hukum wakaf yang digunakan di berbagai negara. Masing-masing negara memiliki hukum wakaf yang berbeda.

"Hukum wakaf mungkin berbeda di setiap negara dan yurisdiksi," kata Doni dalam webinar di Jakarta, Jumat (30/10).

Menurut Doni perlu ada sistematika yang jelas dan terstandardisasi tentang unsur-unsur pendukung sistem wakaf yang berlaku di seluruh dunia. Hal itu pun diwujudkan dalam Lembaga Penelitian dan Pelatihan Islam-Bank Pembangunan Islam (IRTI-IsDB), Bank Indonesia, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menginisiasi Wakaf Prinsip Inti (WCP).

"Kelompok Kerja Internasional tentang WCP dibentuk untuk merumuskan kerangka peraturan umum untuk pengelolaan wakaf," tutur Doni.

Kelompok kerja tersebut terdiri dari lembaga lintas negara yaitu IRTI-IsDB, Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Awqaf Selandia Baru, Awqaf Australia, Yayasan Awqaf Nasional Awqaf Afrika Selatan, Yayasan Masyarakat Awqaf Kuwait, dan Awqaf Bosnia Herzegovina. Adapun tujuan utama WCP untuk mempromosikan standar minimal untuk pengaturan dan pengawasan yang baik terhadap pengelolaan dan pengawasan wakaf sistem.