Merdeka.com - Pengamat APBN, Awalil Rizky mengaku tidak terlalu terkejut dengan hasil rapat paripurna DPR Jumat (9/10) lalu yang mengesahkan lahirnya kementerian baru yakni Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja. Sebab dari sisi anggaran APBN tahun 2021, anggaran dari Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) telah dinaikkan hingga 2,5 kali lipat.

"Dari sisi anggaran pertanda itu sudah ada. Alokasi BKPM ini naik 2,5 kali lipat. Jadi sudah kelihatan," kata Awalil dalam diskusi 'BKPM Kementerian Investasi?', Jakarta, Sabtu (10/4).

Dia melanjutkan bila dibandingkan, anggaran BKPM tahun 2019 dan 2020 berada dikisaran Rp 400-an miliar. Namun alokasi anggaran tahun 2021 meroket hingga di atas Rp 1 triliun. Padahal dari rincian matrik program BKPM tidak banyak perubahan dan cenderung sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sebelum tahun 2021, anggaran BKPM belum pernah menjadi prioritas pemerintah. Kenaikan alokasi untuk BKPM tidak sebesar dari kenaikan anggaran kementerian dan lembaga lain. "Nah baru tahun 2021 ini memang sudah naik dan ini sepertinya sudah dinaikkan buat jadi kementerian. Tapi dilihat dari matrik capaian BKPM ini tidak banyak berubah," kata dia.

Sehingga transformasi BKPM menjadi kementerian tahun ini tidak akan banyak mengubah alokasi APBN. Sebab anggaran tahun ini sudah disetujui dan dicairkan sejak awal tahun lalu bersama DPR.

Terpenting saat ini, dengan perubahan nomenklatur tersebut, akan ada penguatan peran BKPM sebagai jembatan antara pemerintah dan dunia usaha. Awalil menilai BKPM harus mengambil sikap lebih dulu, apakah akan memainkan peran sebagai juru bicara pemerintah kepada dunia usaha. Atau sebaliknya, BKPM justru menjadi juru bicara pengusaha kepada pemerintah.

"Pada posisi ini apakah jadi jubir dunia usaha atau jubir dari pemerintah," kata dia.

Awalnya BPPMA

Sedikit menengok sejarah, sejak tahun 1973, lembaga yang semula bernama Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA) ini memang ditujukan untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, persentase investasi asing dan investasi domestik saat ini hampir seimbang.

"Banyak pembicaraan kalau menyebutkan investasi maka orientasinya dari modal asing. Padahal sekarang ini PMDN (invetasi domestik) ini angkanya malah jadi 52:48," kata dia.

Awalil mengharapkan ketika BKPM telah naik level menjadi kementerian bisa menjadi lembaga yang mengatasi berbagai hambatan investasi. Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja harus bisa memberikan iklim investasi yang baik dan menguntungkan pengusaha.