Berlomba dengan waktu bangun bandara dan pelabuhan baru

Merdeka.com - Infrastruktur menjadi problem yang selalu dikeluhkan para pengusaha yang ingin mengembangkan dan membangun industri di dalam negeri. Keterhubungan tiap daerah yang minim, bikin ongkos logistik nasional tidak kompetitif dibandingkan negara lain terutama dengan Malaysia dan Singapura serta Thailand.

Minimnya keterhubungan tiap daerah, membuat harga barang yang dipasok ke beberapa daerah di luar pulau Jawa jadi sangat mahal. Pemerintah menargetkan sampai 2014 biaya logistik bisa ditekan sampai 10 persen dari saat ini yang mencapai 14,8 persen.

Menyadari kelemahan tersebut, dan terlalu sibuknya pemerintah ngurusin perhubungan darat, pemerintah mulai menawarkan berbagai program agar investor tidak terlalu mengeluh soal biaya logistik yang tinggi, dengan memperbanyak pelabuhan dan bandara.

Paling tidak, dalam rencana kerja Kementerian Perhubungan menargetkan pengoperasian 27 bandara kelas menengah sampai pada 2014. Bahkan, sekitar 12 dari 27 bandara baru itu direncanakan dapat beroperasi di 2013.

Selain bandara, pemerintah lewat program Masterplan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I), dengan menggandeng beberapa investor luar negeri seperti JICA, membangun pelabuhan untuk mengurangi kepadatan pelabuhan tanjung priok, diantaranya pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat serta pelabuhan Sorong, Papua, untuk menekan biaya logistik ke timur Indonesia yang saat ini pengiriman satu kontainernya sebesar USD 2.000

Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Perekonomian Edy Putra Irawadi mengakui saat ini pemerintah masih sibuk membangun keterhubungan darat membangun infrastruktur jalan. Padahal, Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut. "Ini darat aja diurusin, diributin dalam APBN. Transportasi udara dan laut masih kurang," ungkap Edy dalam seminar Kadin di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Catatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pada tahun 1994-1997, investasi infrastruktur mencapai 8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Guncangan krisis keuangan yang melanda Asia, menekan tingkat investasi infrastruktur menjadi di bawah 4 persen pada kurun waktu 1998-2000.

Semenjak 2003-2006, kondisinya belum berubah, investasi infrastruktur masih di bawah 5 persen. Secara perlahan, seiring mulai pulihnya kondisi umum perekonomian nasional, investasi infrastruktur pada 2007-2009 mulai meningkat dan mendekati angka 5 persen terhadap PDB.

2013, pemerintah hanya bisa mengalokasikan Rp 300 triliun untuk pengembangan infrastruktur secara keseluruhan termasuk Bandara, Pelabuhan, dan Jalan serta lainnya atau sekitar 3 persen."Sisanya diupayakan berasal dari BUMN dan swasta," ujarnya saat ditemui di Hotel Four Season, Jakarta, Selasa (18/12).

Nada pesimis keluar dari Ketua Apindo Sofjan Wanandi kendala perbaikan investasi infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, masih akan dihadang regulasi yang mudah berubahnya program pemerintah. "Infrastruktur itu resikonya selama tidak punya kepastian hukum, ya siapa berani investasi, investasinya besar sekali infrastruktur itu, tidak bisa sedikit-sedikit," kata Sofjan.

Berkejaran dengan waktu, Perusahaan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, terus mengupayakan percepatan Pelabuhan Kalibaru untuk mengurai kepadatan Pelabuhan Tanjung Priok. Terminal satu Pelabuhan Kalibaru selesai pada awal 2014. Pelindo II dan PT Pembangunan Perumahan menandatangani kontrak Rp 9,2 triliun untuk membangun terminal satu.