Beri IUPK ke Freeport, porsi tawar pemerintah lebih tinggi

Merdeka.com - Pemerintah bakal memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia guna memberikan kepastian perpanjangan operasional perusahaan Amerika tersebut. Dengan pemberian IUPK, Freeport dapat kepastian perpanjangan kontrak dan kelanjutan pembangunan pabrik pengolahan atau smelter.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan pemberian IUPK tersebut memang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Pemerintah memiliki hak untuk memberikan izin kepada pemegang konsesi termasuk Freeport.

"Dengan pemberian IUPK ini membuat pemerintah memiliki porsi tawar yang lebih tinggi dibanding Freeport, karena pemerintah yang memiliki konsesi dan Freeport yang mengelola," ujar dia kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (11/6).

Pemerintah pun dapat mencabut izin usaha apabila Freeport tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembangunan smelter. Apabila masih menggunakan Kontrak Karya (KK), pemerintah tidak memiliki kekuatan dalam pencabutan izin tersebut.

"Beda kalau mereka masih Kontrak Karya, pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa karena pemerintah dan pengelola tambang punya kedudukan yang sama. Hanya pemberian royalti dan dividen saja, tidak bisa mengambil kebijakan. Pemberian IUPK ini juga menjadikan porsi tawar pemerintah lebih tinggi daripada investor," kata dia.

Selain itu, kata Komaidi, pemerintah dapat mendesak Freeport untuk membangun pabrik pengolahan sehingga industri pengolahan dalam negeri menjadi lebih terarah. Pemerintah dapat memberikan kepastian industri pengolahan dalam negeri.

"Pemerintah sendiri untung dengan pemberian IUPK kepada Freeport. Kalau izin bermasalah dan tidak perform kan bisa dicabut. Walaupun memang harus ada perpanjangan kontrak terlebih dahulu," pungkas dia.