Merdeka.com - Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo menyatakan, Holding Ultra Mikro akan mempunyai sejumlah produk baru yang dibutuhkan masyarakat. Di antaranya kredit harian yang diharapkan mampu memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal yang tengah marak.

"Kita saat ini sedang menggagas produk-produk baru, yaitu ada produk kredit harian. Karena isu terbesar di masyarakat ini tidak ada produk harian yang disediakan (lembaga keuangan)," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (22/9).

Kartika menjelaskan, saat ini, mayoritas perbankan di Tanah Air hanya menawarkan kredit dalam kurun waktu tiga bulan, enam bulan, ataupun satu tahun. Walhasil, masyarakat khususnya pedagang pasar lebih memilih pinjaman online ilegal untuk memperoleh kredit harian tersebut.

"Yang (lembaga keuangan) formal itu jarang punya kredit harian pak. Karena memang sistem IT nya tidak memungkinkan. Nah, ini sedang kita garap supaya nantinya kita bisa memberikan kredit harian," bebernya.

Oleh karenanya, dia optimis kehadiran kredit harian nantinya mampu menarik minat masyarakat. Mengingat, akses kredit lewat lembaga keuangan resmi bersifat lebih aman daripada pinjol ilegal.

"Ini (kredit harian) sedang kita garap, supaya nantinya kita juga bisa memberikan kredit harian. Sehingga pedagang-pedagang pasar yang butuh kredit dua, tiga harian untuk kulakan bisa melalui holding (ulta mikro) ini," tandasnya.

Ini Perbedaan Pinjaman Online Ilegal dan Resmi

Di era modern saat ini semakin banyak kegiatan yang bisa dilakukan secara online. Salah satunya mencari pinjaman atau utang.

Tingginya permintaan membuat pinjaman online tumbuh subur. Akan tetapi calon peminjam juga harus waspada akan pinjaman online (pinjol) karena juga ada yang ilegal atau tidak resmi.

"Kenali perbedaan fintech lending legal yang terdaftar dan berizin di OJK dengan pinjaman online ilegal yang tidak berizin, agar tidak terjebak dan dirugikan pinjol ilegal di kemudian hari," ujar Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sekar Putih Djarot, dikutip dari keterangannya, Rabu (28/7).

Agar tidak terjebak dengan pinjol ilegal maka masyarakat hendaknya mengenali terlebih dahulu perbedaannya. Pertama, pinjaman online ilegal tidak memiliki surat izin resmi, pemberian pinjaman sangat mudah, bunga/pinjaman tidak terbatas, dan juga tidak mempunyai identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas.

Berbeda dengan fintech lending legal yang sudah terdaftar dan diawasi OJK, pinjaman online ini memiliki alamat atau identitas kantor yang jelas, pemberian pinjaman diseleksi, informasi biaya pinjaman dan denda secara transparan, kemudian pada Fintech Lending Legal memaksimumkan pengembalian (termasuk denda)100 persen dari pinjaman pokok untuk pinjaman sampai dengan 24 bulan.

Selanjutnya, untuk pinjaman ilegal mereka mengakses seluruh data ponsel yang biasanya digunakan untuk pencemaran nama baik, penghinaan, menyebarkan foto atau video pribadi. Selain itu, pinjaman online bodong tidak mempunyai layanan pengaduan untuk nasabah.

Sementara, Fintech Lending Legal, menawarkan lebih aman karena hanya bisa mengakses kamera, mikrofon dan lokasi. Lalu, resiko peminjaman yang tidak melunasi 90 hari akan masuk kedaftar hitam Fintech Data Center, dan pinjaman online legal ini juga mempunyai layanan pengaduan untuk nasabah.

Terakhir, pinjaman online ilegal berciri-ciri yaitu melakukan penawaran melalui SMS, WA atau saluran pribadi lain tanpa izin. Selain itu, debt collector pinjaman online ilegal tidak memiliki sertifikasi penagihan yang dikeluarkan AFPI atau pihak yang ditunjuk AFPI.