Merdeka.com - Presiden Joko Widodo berambisi produksi cokelat Indonesia merajai pasar dunia. Bahkan untuk mendukung ambisi tersebut, anggaran untuk petani coklat akan dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau tidak keliru, tahun ini seluruhnya Rp 1,8 triliun. Saya tidak tahu yang diberikan ke Pak Gubernur berapa, tahun depan akan naik lagi. Targetnya, nomor satu di coklat," tegasnya seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, kemarin.

Sebelumnya, Jokowi juga menjanjikan memperbesar anggaran sektor pertanian dari Rp 32 triliun (tahun ini) menjadi sekitar Rp 40-45 triliun tahun depan. Tujuannya untuk mencapai ambisi pemerintah mewujudkan ketahanan pangan.

Sehingga pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian tak bisa ditawar. Tujuannya, menggenjot produksi pertanian sebelum menghadapi ancaman El Nino. Salah satunya pembangunan bendungan dan sistem irigasi pertanian.

"Kenapa kita bangun bendungan? Karena kita ingin naikkan pangan kita. Kalau pangan berlimpah tidak usah takut El Nino. Tapi kalau sudah di ambang batas dan masih impor, kita akan deg-degan semua," ujarnya di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (27/5).

Paling nyata di depan mata, kata Jokowi, tiap tahunnya masyarakat selalu diresahkan dengan gejolak harga cabai. Bahkan, dua tahun terakhir harga cabai melejit hingga berkali lipat.

Persoalan ini bukan tanpa solusi. Selain peran anggaran, pemerintah daerah juga harus lebih pro aktif mendorong masyarakatnya menanam cabai.

"Sebetulnya ini perkara mudah kalau pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten bisa menggerakkan untuk menanam cabai. Sangat mudah menanam cabai, tapi selalu setiap tahun ada gejolak harga cabai. Kebutuhan cabai padahal tidak banyak. Hal kecil kalau tidak jeli akan beri dampak ke inflasi," jelas dia.

Pada kesempatan sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan anggaran infrastruktur pangan yang dimaksud Presiden adalah anggaran untuk Kementerian Pertanian. Namun bendahara negara belum bisa memastikan kenaikan anggaran untuk Kementerian Pertanian.

"Nanti kita lihat, harus sesuai proposal dan pembiayaan," ucapnya.