Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bentuk Kementerian Kependudukan, ini isu kudu dikawal Jokowi

Bentuk Kementerian Kependudukan, ini isu kudu dikawal Jokowi jokowi-jk umumkan struktur kabinet. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Agus Heruanto Hadna, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, menyambut baik rencana presiden terpilih Joko Widodo ingin membentuk kementerian terkait kependudukan. Mengingat, selama ini, isu-isu kependudukan belum menjadi fokus utama pemerintah.

Padahal, banyak aspek pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari isu-isu kependudukan.

“Jika kementerian kependudukan ini benar-benar terealisasi, maka jabatan atau posisi menteri akan jauh lebih baik diisi oleh figur yang berasal dari profesional murni, dan paham betul tentang kependudukan. Keahlian atau expertise dia memang di bidang kependudukan,” ujar Hadna, kemarin.

Menurutnya, selama ini isu kependudukan masih dipandang pada persoalan jumlah penduduk, dan keluarga berencana saja. Lebih luas dari itu, isu kependudukan juga meliputi persoalan kualitas penduduk, mobilitas atau pergerakan penduduk, hingga persoalan keluarga sebagai komunitas terkecil di dalam masyarakat.

Selain itu, kependudukan juga tak bisa dipandang berdiri sendiri lantaran berkaitan erat dengan bidang-bidang lain. Seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, keimigrasian, pangan, perekonomian.

"Multisektor inilah yang menuntut agar figur menteri terpilih nanti memiliki kewibawaan. Selain berintegritas, dia juga mampu melakukan berbagai pendekatan untuk memengaruhi, dalam kaitannya dengan koordinasi antarkementerian," kata Hadna.

Atas dasar itu, Hadna melihat ada beberapa isu besar yang perlu dikawal apabila kementerian kependudukan jadi dibentuk. Pertama, potensi bonus demograsi Indonesia yang diprediksi mulai 2020 sampai 2030. Kondisi di saat rasio atau beban ketergantungan Indonesia berada pada posisi terendah, yakni 47.

Pada periode ini Indonesia berpotensi menjadi negara sejahtera (welfare state). Namun, bonus demografi bisa terjadi apabila jumlah angkatan kerja produktif seimbang dengan kualitas sumber daya manusia serta jumlah lapangan kerja.

'Salah persiapan hanya akan membuang peluang, dan

berbalik menjadi ancaman. Jumlah angkatan kerja produktif bisa menjadi beban bagi pembangunan

(demographic disaster)."

Kedua, isu pengendalian jumlah penduduk. Untuk ini peran BKKBN perlu diperkuat namun fungsinya dikembalikan seperti semula, yakni khusus menangani keluarga berencana (KB).

"Badan yang berfokus pada persoalan KB ini bisa berada di bawah kementerian kependudukan."

Ketiga, isu mobilitas atau pergerakan penduduk. Agar penduduk tidak terkonsentrasi di Jawa, maka penyebaran pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan fasilitas dan akses pendidikan serta kesehatan perlu diupayakan.

Keempat, isu penguatan keluarga. Kelompok target dalam pembangunan kependudukan harus sampai pada komunitas terkecil masyarakat seperti keluarga.

“Keempat isu besar yang menjadi mandat bagi kementerian kependudukan tadi rasanya agak mustahil berjalan baik apabila tidak ada sistem informasi kependudukan."

Selama ini, lanjutnya, data yang digunakan antara satu kementerian dengan lainnya sering tidak sama. Membangun sistem informasi kependudukan adalah pekerjaan awal yang bisa dilakukan.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pesan Jokowi ke MA: Hakim Harus Peka Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat

Pesan Jokowi ke MA: Hakim Harus Peka Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat

Jokowi mengingatkan hakim agar peka terhadap rasa keadilan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.

Baca Selengkapnya
Bulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024

Bulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024

Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru

Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru

Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya

Jokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya

Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat

Jokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat

Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus

Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus

"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."

Baca Selengkapnya