Bendahara negara tak tahu rencana pemerintah beli aset Lapindo

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengaku belum mengetahui rencana pemerintah membeli aset PT Minarak Lapindo Jaya (Lapindo).

PT Minarak Lapindo Jaya adalah perusahaan yang ditunjuk PT Lapindo Brantas untuk menuntaskan ganti rugi korban lumpur Lapindo. Rencana pembelian aset MLJ adalah agar perusahaan tersebut bisa menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat terdampak luapan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur.

Rencana itu diungkap oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono di Komplek Istana Kepresidenan, Senin (8/12) lalu. Namun sejauh ini belum ada komunikasi dengan bendahara negara.

"Itu belum ada pembicaraan, saya tidak tahu ada atau nggak (rencana tersebut). Yang ada hanya BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo)," kata Bambang di Komplek Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/12).

Bambang mengatakan, dalam BPLS tetap ada penyertaan dana untuk perawatan wilayah terluar terkena dampak lumpur Sidoarjo. Namun angkanya tidak mencapai Rp 781 miliar atau sebesar aset yang diungkap Menteri PU dan Perumahan Rakyat bakal dibeli pemerintah.

"Ya (ada penyertaan dana pemerintah di BPLS) untuk maintenance yang terluar, yang terdampak itu. Tidak sampai Rp 781 miliar," tutup Bambang.