Merdeka.com - Pemerintah tengah melakukan penyederhanaan aturan atau deregulasi dan penyederhanaan perizinan alias debirokratisasi untuk mempermudah pengusaha atau investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Terkait penyederhanaan perizinan, sejumlah kementerian sudah menyerahkan wewenangnya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Namun belum semua, masih banyak yang belum melimpahkan kewenangan perizinan maupun non-perizinan investasi ke BKPM.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, pihaknya telah menerima setidaknya 160 perizinan ‎dari kementerian atau lembaga. Tetapi tidak sedikit juga kementerian atau lembaga yang masih melakukan koordinasi dengan BKPM.

"Semua kementerian sedang melakukan penyederhanaan, jadi outlook belum bisa disebut berapa," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (28/9).

Dia menyebut ada dua kementerian yang masih melakukan koordinasi yakni Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM). Ditargetkan proses pelimpahan ini rampung awal Oktober.

"‎Kementerian Perhubungan masih dalam proses, Kementerian ESDM ada 10-12 izin minyak dan gas yang disusulkan per 1 Oktober ini. Jadi per 1 Oktober 2015 izin penanaman modal di ESDM penuh ditangani BKPM," terangnya.

Franky meluruskan, tidak semua izin investasi dialihkan ke BKPM. Contohnya Kementerian Kelautan dan Perikanan‎. Kebijakan penghentian sementara (moratorium) usaha tangkap ikan untuk kapal asing tetap di tangan Menteri Susi Pudjiastuti.

"Kami sepakati ada yang diprosesnya tetap di KKP karena mempertimbangkan proses moratorium yang akan menjadi mekanisme evaluasi pemerintah melalui KKP," tutupnya.