Beli Pertalite & Solar Pakai QR Code MyPertamina Khawatir Timbulkan Antrean Panjang

Merdeka.com - Pemerintah berencana akan membatasi penggunaan BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi. Masyarakat pun diminta melakukan pendaftaran untuk bisa mengakses BBM bersubsidi dari pemerintah mulai 1 Juli 2022.

Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi menilai, pembelian BBM dengan aplikasi berpotensi menimbulkan masalah baru. Salah satunya antrean panjang di SPBU. Apalagi jika kebijakan ini diimplementasikan di daerah-daerah yang sulit mendapatkan akses sinyal internet.

"Saya perkirakan penggunaan MyPertamina ini akan ribet bahkan akan merepotkan bagi SPBU jika menggunakan MyPertamina tadi, belum di daerah-daerah yang sulit internet dan seterusnya, " ungkap Fahmy saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (30/6).

Fahmy menilai kebijakan tersebut akan menimbulkan perbedaan pandangan antara konsumen dan petugas SPBU di lapangan. Sehingga menurutnya, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi sebaiknya dibuat dengan cara yang lebih sederhana.

Dia mencontohkan, pengguna BBM bersubsidi hanya berlaku untuk pengendara motor, mobil angkutan barang dan angkutan orang. Pembatasan cara ini dinilai lebih mudah dan sederhana dalam pengimplementasiannya di lapangan.

"Lebih baik dibatalkan dan dibuat sederhana saja buat sepeda motor, angkutan barang dan angkutan penumpang untuk menggunakan pertalite dan solar," tuturnya.

Rencana Pertamina

Sebelumnya, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting memastikan penggunaan aplikasi MyPertamina tidak akan menimbulkan antrean panjang di SPBU. Sebab prosesnya transaksi menggunakan aplikasi tidak terlalu lama.

"Prosesnya tidak terlalu lama, diharapkan tidak menyebabkan antrean panjang," kata Irto saat dihubungi, Rabu (29/6).

"Ada satu lagi salah kaprah. Bapak kalau nanti ke sana harus pakai handphone? Saya tegaskan lagi, untuk proses pembeliannya bila nanti sudah punya QR Code, itu bisa ditunjukan saja. Baik yang ada di handphone ataupun nanti di-print out," jelasnya.

Setelah mendaftar, Irto memaparkan, maka yang terekam oleh sistem sebagai penerima Pertalite maupun Solar yang berhak adalah kendaraannya, bukan individu pemiliknya.

"Jadi QR Code itu benar-benar melekat pada kendaraan, bukan yang bawa mobil. Karena yang bawa mobil itu bisa pindah-pindah. Tapi QR Code itu benar-benar melekat kepada kendaraan," tegasnya.

Uji coba awal pembatasan penggunaan Pertalite dan Solar akan dilakukan di beberapa kota dan kabupaten yang tersebar di lima provinsi. Lima provinsi tersebut antara lain Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Yogyakarta.

Dari kelima provinsi tersebut uji coba dilakukan di 11 kota. Di Sumatera Barat ada Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar. Di Kalimantan akan diujicobakan di Kota Banjarmasin.

Di Jawa Barat akan dilakukan di Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Sukabumi. Lalu ada Kota Manado mewakili Sulawesi Utara dan Kota Yogyakarta mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta.