Merdeka.com - Wacana batas maksimal pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk motor sebesar 0,7 liter per hari dan 3 liter sehari untuk mobil, membuat masyarakat khawatir akan kehabisan bensin di tengah perjalanan. Ketakutan tersebut langsung dijawab oleh DPR.

Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha menuturkan, masyarakat tidak perlu takut kehabisan bensin. Sebab, pembelian yang dijatah adalah untuk BBM bersubsidi. Masyarakat masih bebas membeli BBM non subsidi, semisal Pertamax.

"Kalau mau tambah ya beli yang non subsidi," ujar Satya kepada merdeka.com, Sabtu (11/5).

Dia yakin, penentuan besaran batas maksimal pembelian BBM bersubsidi sudah melalui berbagai proses dan kajian. "Kan sudah dari hasil survei," singkatnya.

Menurutnya, yang paling penting harus dilihat dari ide tersebut adalah keinginan untuk mengelola subsidi secara adil. Sebab, selama ini tingkat pengawasan untuk pembelian BBM bersubsidi sangat rendah. Dia menyebutkan, bisa jadi ada sepeda motor yang dalam sehari bisa mengisi BBM bersubsidi sebanyak 10 kali. "Bisa saja itu cara mereka untuk kemudian bensin-bensinnya dijual eceran. Kalau dibatasi pembeliannya kan tidak akan seperti itu," jelasnya.

Selain itu, penjatahan pembelian BBM bersubsidi juga diyakini bisa meminimalisir adanya orang-orang yang selama ini hanya mengeruk keuntungan dari kondisi saat ini.

Sebelumnya, rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), ternyata tidak mengesampingkan rencana pengendalian konsumsi BBM dengan sistem teknologi informasi.

Pemerintah tetap berencana memasang Radio Frequency Identification (RFID) di mobil pribadi mulai pertengahan tahun ini. Tujuannya untuk pembatasan pembelian BBM.

Terhitung mulai Juli 2013, pemerintah membatasi pembelian BBM untuk mobil dan sepeda motor. "Berdasarkan kebutuhan, sepeda motor 0,7 liter per hari, mobil pribadi 3 liter per hari. Kalau satu kendaraan satu hari hari sudah beli 100 liter itu jelas tidak benar," kata Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo di kantornya, Jakarta, Jumat (10/5).

Pengamat energi Kurtubi bersuara keras atas rencana tersebut. Menurutnya, wacana atau ide tersebut tidak masuk akal, asal-asalan, dan aneh. "Ide yang salah terus dan asal-asalan. Jelas sekali merupakan wacana yang tidak boleh diteruskan apalagi di eksekusi," tegas Kurtubi.