Merdeka.com - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati adanya kenaikan belanja negara dalam postur sementara APBN 2021. Belanja Negara tahun depan naik Rp2,5 triliun menjadi Rp2.750 triliun, dari posisi sebelumnya sebesar Rp2.747 dalam usulan RUU APBN 2021.

"Belanja negara dari Rp2,747,5 jadi Rp2.750 kenaikan dari cost belanja pemerintah pusat, non KL cadangan untuk PEN yang sudah disampaikan," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Jumat (11/9).

Bendahara Negara ini menyebut, kenaikan belanja negara terjadi dikarenakan subsidi energi atau LPG yang juga mengalami kenaikan jadi Rp2,4 triliun, karena penambahan volume LPG menjadi 7,5 juta metrik ton. Sementara dalam RUU APBN diusulkan hanya 7,0 juta metrik ton.

Adapun jika merincikan, kenaikan belanja negara seiring dengan kenaikan belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan sebesar Rp3,3 triliun. Di mana dari sebelumnya Rp1.951 triliun menjadi Rp1.953 triliun. Di mana jumlah itu terdiri dari, belanja KL sebesar Rp1.029 triliun dan belanja non KL Rp924 triliun.

Sementara, untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), justru mengalami penurunan menjadi Rp795 triliun dari sebelumnya mencapai Rp796 triliun. Adapun jumlah itu terdiri dari dana transfer ke daerah mencapai Rp723 triliun dan untuk dana desa sebesar Rp72 triliun.

Pendapatan Negara Menurun

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan postur sementara pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp1.743 triliun. Angka ini turun Rp32,7 triliun dari RAPBN 2021 yang diusulkan sebelumnya sebesar Rp1.776 triliun.

"Pendapatan negara dari Rp1.776 triliun, untuk postur yang dibahas dan disetujui oleh banggar hingga tadi malam berubah menjadi Rp1743 triliun atau turun Rp32,7 triliun," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Jumat (11/9).

Dia merincikan, pendapatan negara yang turun tersebut dikarenakan pendapatan dalam negeri juga mengalami penurunan sebesar Rp32,7 triliun. Dari sebelumnya Rp1.775 triliun dalam RAPBN 2021 menjadi Rp1.742 triliun.

"Sama dengan pendapatan negara karena yang berubah memang yang di dalam pendapatan dalam negeri terutama pos perpajakan," kata dia.