BEI Dorong Pemda Terbitkan Obligasi Daerah Guna Genjot Pembangunan
Merdeka.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mendorong penggunaan obligasi daerah (municipal bond) untuk menggenjot pembangunan pemerintah daerah (Pemda) di tahun ini. Langkah ini telah dilakukan di provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rudy Resnawan pagi ini mengunjungi BEI untuk melakukan pertemuan bisnis (business meeting) terkait manfaat obligasi daerah. Kata dia, business meeting penting guna menyebarkan pentingnya dari suatu obligasi daerah.
"Kebetulan di Indonesia juga belum ada Pemda yang nerbitin obligasi daerah. Peraturannya juga baru keluar sehingga kami belum tersosialisasi. Kami berbincang dengan Direktur Utama BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait manfaat obligasi sebagai sumber pendanaan," ujarnya di Gedung BEI, Jumat (15/2).
Dia menjelaskan, Pemda perlu menggunakan obligasi daerah sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan. Sebab, kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri terbilang terbatas.
"Tentunya akan kami pertimbangan untuk pemerintah kota yang ada di Kalsel untuk menggali dana karena kemampuan APBD terbatas sehingga memang bisa dipakai sebagai pendanaan pembangunan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama BEI Inarno Djayadi mengungkapkan, potensi investor lokal dan masyarakat daerah sendiri penting dalam mendukung pembangunan daerahnya masing-masing.
"Investasi itu kan butuh biaya yang luar biasa. APBD enggak kuat juga, nah salah satunya dengan obligasi daerah. Tentu potensinya luar biasa karena masyarakat bisa berpartisipasi membangun daerahnya."
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perum Bulog menjalin kerjasama kemitraan strategis bersama Pelindo.
Baca SelengkapnyaMentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaPemuda memiliki peran penting pembangunan bangsa dan negara
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca SelengkapnyaBagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaHarapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaJateng identik dengan sebutan kandang banteng alias basis pendukung PDIP yang mengusung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaBulog janji penugasan impor beras akan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran di pasaran.
Baca Selengkapnya