Merdeka.com - Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan, Widodo mengingatkan pada seluruh pedagang agar tidak takut ketika ada petugas melakukan inspeksi mendadak (sidak) di toko-toko mereka. Sebab, Kemendag maupun pedagang sudah berkomitmen dalam pengawasan peredaran barang ilegal.

"Ada komitmen jika pedagang akan menjual barang yang legal. Kita juga komitmen kepada pengelola kalo kita akan melakukan pengawasan dengan catatan jangan tutup ketika ada Sidak. Tapi engga tau kalau di Glodok, kalau mereka tutup akan saya tanda-tandain," ujarnya kepada merdeka.com di ITC Depok, Jumat (27/11).

Widodo menegaskan, pihaknya akan terus menindaklanjuti pengawasan terhadap barang-barang ilegal yang beredar di pasaran. Untuk itu, pihaknya akan meresmikan posko di LTC Glodok guna menangani aksi nakal para oknum yang tidak bertanggung jawab serta membimbing para pedagang yang tidak mengerti aturan standardisasi produk dan menampung pengaduan para pedagang akibat kenakalan oleh oknum.

"Ini akan kita tindak lanjuti. Nanti kita di LTC Glodok, kita akan meresmikan satu posko, di mana posko tersebut isinya dari Kementerian Perdagangan, Bea dan Cukai, Kementerian Perindustrian, Kominfo dan Polri. Maksudnya untuk menangani kalau ada pelaku-pelaku usaha yang tidak mengerti peraturan, kedua mungkin kalau ada oknum yang tidak bertanggung jawab, begitu ada masalah seperti itu, itu bisa mengadu ke Posko," jelasnya.

Apabila petugas menemukan oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan kenakalan maka akan ditangani oleh pihak kepolisian. Namun bila pelaku usahanya ditemukan melakukan pelanggaran regulasi standardisasi perdagangan, maka akan ditindaklanjuti oleh Dirjen SPK.

Terkait sanksi yang diberikan, Widodo akan terlebih dahulu melakukan uji laboratorium untuk memastikan apakah barangnya tidak sesuai standar. Jika terbukti, maka pihaknya akan meminta importir maupun produsen untuk menarik barangnya dari pasar.

"Untuk tahap awal barang yang diduga tidak sesuai standar (ilegal) akan kita tarik untuk diamankan. Importirnya atau distributornya nanti kita uji laboratorium, kalau ternyata tidak sesuai standar, importirnya atau produsennya saya minta tarik," ucapnya.

Widodo juga memperingatkan kepada para pedagang agar mengetahui siapa pemasok barangnya, agar ketika ada sidak dari petugas bea dan cukai maupun Kementerian Perdagangan, para pedagang tidak perlu khawatir untuk terkena sanksi berat.

"Makanya ada ketentuan untuk mengetahui siapa pemasoknya. Ini kan proteksi untuk is pengecer. Undang-undang itu mengatakan perusahaan yang memproduksi perdagangan barang ilegal maka dapat dikenakan sanksi pidana 5 tahun atau denda 2 miliar. Pengecer juga termasuk," pungkasnya.