Merdeka.com - Pemerintah mengklaim, proses perundingan terkait penerapan UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dengan PT Freeport Indonesia, sudah selesai. Perusahaan tambang asal Amerika tersebut disebut-sebut sudah mau tunduk dan mengikuti aturan yang ada.

"Tim negosiasi kita dipimpin Wamen ESDM dan dibantu Kepala BKPM dan Freeport itu telah menyetujui negosiasi terkait UU Minerba yang berlaku dan juga terkait PP 9 yang ada," ucap Menko Perekonomian Chairul Tanjung di kantornya, Senin (7/7).

CT sapaan akrabnya mengaku senang terjadi kesepakatan dengan Freeport. Sama-sama saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Kondisi ini berbeda dengan yang dilakukan PT Newmont Nusa Tenggara yang malah memilih melaporkan Indonesia ke pengadilan arbitrase.

"Semua yang tercantum dalam UU Minerba setujui oleh Freeport. Terkait ini kami menyambut gembira oleh renegosiasi hal ini akan diselesaikan dalam penandatanganan. Persoalan ini akan kita minta persetujuan sidang kabinet," tutupnya.

Sekadar diketahui, Freeport termasuk salah satu perusahaan tambang yang keberatan dengan aturan main dalam UU Minerba. Salah satu poin yang dinilai memberatkan adalah larangan ekspor konsentrat atau bahan mineral mentah, serta kewajiban membangun pabrik pengolahan atau smelter.

Bos besar Freeport McMoran Richard Adkerson harus berulang kali terbang dari markasnya di Amerika Serikat menuju Indonesia untuk melakukan lobi atas aturan UU yang berlaku.