Merdeka.com - Tahun 2013 lalu, penerimaan pajak anjlok mengenaskan, dan diakui sendiri oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Musababnya, pemerintah terlalu bergantung pada wajib pajak badan yang berorientasi ekspor, misalnya perusahaan batu bara atau kelapa sawit. Celakanya, sejak triwulan I 2013, sampai menjelang akhir tahun, harga komoditas unggulan Tanah Air di pasar internasional anjlok.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany menuturkan hingga 6 Desember penerimaan pajak baru mencapai Rp 814 triliun. Dengan hitungan minggu tersisa, dia mengaku cuma bisa mengupayakan agar nominal setoran pajak terkumpul lebih dari Rp 900 triliun. Turun jauh dibanding target di APBN-P 2013 yang mematok Rp 1.148 triliun.

"Kita berusaha keras pindah ke basis pajak yang lain, tapi tetap enggak bisa menggantikan sektor berorientasi ekspor," ujar Fuad di kantornya, Rabu (11/12).

Meski kinerja compang-camping sepanjang 2013, Fuad berjanji mengubah peruntungan Ditjen Pajak tahun depan. Dia mengaku sudah memetakan sektor-sektor potensial agar pemerintah tak lagi bergantung pada perusahaan ekspor.

Sepanjang 12 bulan terakhir, Fuad mengaku pertumbuhan penerimaan pajak properti paling tinggi. Hingga triwulan III lalu, mencapai 23 persen, atau sekitar Rp 4,5 triliun. Itu sebabnya, pada 2014 pajak properti akan lebih dioptimalkan.

Jurus lain supaya pajak tak kehabisan darah tahun depan adalah penambahan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk wajib pajak badan importir dari 2,5 persen, menjadi 7,5 persen.

Dulu, pajak 7,5 persen hanya diberikan pada importir yang tak punya Angka Pengenal Importir (API). Kini, semua wajib pajak badan dikenai nominal tagihan pajak yang sama. Tagihan PPh pasal 22 akan muncul di awal tahun.

Meski tujuan awalnya buat mengurangi arus barang dari luar negeri awal tahun depan, Fuad percaya akan ada tambahan pemasukan lumayan buat bendahara negara. "Kita harapkan dampak PPh 22 impor pada 2014," ucapnya.

Sedangkan soal Pajak Penghasilan (PPh) Final 1 persen untuk pengusaha kecil menengah (UKM), Fuad mengaku tak terlalu berharap banyak. Program yang dilansir sejak Juli lalu itu hanya bertujuan meningkatkan kesadaran warga negara membayar pajak.

Dalam beleid tersebut, dengan penghasilan maksimal Rp 4,8 miliar per tahun akan dikenai kewajiban bayar pajak 1 persen dari omzet. Tapi ada golongan pengusaha kecil yang tidak kena pajak itu. Antara lain pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya. "Penerimaan pajak di UKM kecil, itu bukan andalan kita," kata Fuad.

Lepas dari beberapa strategi perpajakan itu, Fuad menegaskan bahwa hal paling konkret buat menggenjot penerimaan negara adalah menambah jumlah pegawai pajak. Dia menjelaskan, upaya memperluas basis pajak, supaya tak terjebak pada perusahaan ekspor-impor seperti tahun ini, butuh sensus manual.

Sayang, anggaran sensus pada 2013 saja tidak sampai Rp 30 miliar, dan itu ditambah ketiadaan sumber daya manusia. Hitungan ideal, Ditjen Pajak seharusnya memperoleh 95.000 pegawai, tapi realisasinya tahun ini baru ada tambahan 6.300 PNS baru.

Di kesempatan terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar memastikan selain 6.300 PNS anyar, Ditjen Pajak bisa memperoleh bantuan 10.000 pegawai lain tapi belum berpendidikan S1.

Cuma, untuk tahun depan, pihaknya belum menerima pengajuan kebutuhan pegawai dari Ditjen Pajak maupun Kemenkeu. Karenanya, hampir pasti tidak ada lowongan dibuka pada 2014.

"Belum ada laporan dari mereka tentang pengajuan untuk tahun depan, jadi enggak ada penambahan pegawai (Ditjen Pajak) tahun depan," ungkapnya.

Fuad mengatakan, penambahan pegawai pasti akan berdampak positif terhadap perluasan basis pajak. "Kita enggak cukup orang untuk kerja. Penerimaan akan lebih gede kalau pegawai lebih banyak."