Merdeka.com - Pemangkasan waktu inap atau dwelling time kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dari 8 hari menjadi 4,7 hari, seperti keinginan Presiden Jokowi, tergantung pada perbaikan proses pre-custom clearance. Sebab, proses pra-pabean tersebut memakan porsi dwelling time terbanyak.

"Pre customs clearance sangat dipengaruhi oleh waktu pemenuhan izin impor (larangan atau pembatasan/lartas) dimana 51 persen komoditi impor harus mendapatkan izin dari instansi terkait," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Supraptono di kantornya, Jakarta, Selasa (23/6).

Pemerintah menargetkan dwelling time bisa turun menjadi 4,7 hari. Perinciannya, proses pre-custom clearance hanya 2,7 hari (57 persen), customs clearance 0,5 hari (11 persen), dan post-customs clearance 1,5 hari (32 persen).

Berdasarkan itu, menurut Supraptono, dwelling time bukan hanya tanggung jawabnya. Mengingat, keterlibatan Ditjen Bea Cukai sedikit dalam proses pengeluaran kontainer dari pelabuhan.

"Kami memerika barang impor, mengawasi serta memungut bea masuk atau bea keluar kalau ada," tuturnya. "Customs clearence sendiri menghabiskan waktu sebesar 0,6 hari atau 11 persen dari dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok."

Supraptono mengungkapkan, pihaknya memiliki empat jalur pemeriksaan kepabeanan. Yaitu jalur hijau, prioritas, kuning, dan merah.

"Sebanyak 79 persen atau sekitar 900 ribu dari 1 juta kontainer merupakan jalur mitra utama (MITA) dan hijau, memerlukan waktu 10 menit," jelasnya.

Kemudian, lanjut Supraptono, sebanyak 170 ribu kontainer (15 persen) masuk jalur kuning atau penelitian dokumen, memerlukan waktu 2,79 hari. "Jalur merah ini 6 persen atau sekitar 69 ribu kontainer, memerlukan waktu 5,29 hari."

Terkait post-customs clearance, kecepatan prosesnya dipengaruhi oleh pengurusan dokumen dan ketersediaan alat transportasi

"Sekarang kalau alat angkutnya nggak ada, mau ngangkut barang pakai apa? Biasanya trucking importir yang menyediakan."