BBM subsidi, antara pengulangan sejarah dan alat barter

Merdeka.com - Keriuhan soal penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi saat ini seperti sebuah pengulangan sejarah. Situasi serta pelakonnya pun boleh dikata mirip.

Mari dirunut. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla beserta barisan pendukungnya meminta pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM subsidi disisa masa kekuasaannya. Istilahnya berbagi beban dengan pemerintahan akan datang. Sayang, Presiden SBY masih bergeming, meskipun penagihan janji untuk tak membebani suksesornya datang dari berbagai penjuru.

Merasa bosnya diserang, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik datang membawa pembelaan. Menurutnya, pemerintahan SBY sudah berencana menaikkan harga BBM subsidi pada 2012. Namun, rencana itu ditentang oleh PDI Perjuangan, kini penyokong utama Jokowi-JK.

"Dua tahun lalu kita mau naikkan enggak disetujui. Siapa yang enggak membolehkan? PDI-P. Anda lihat saja rekaman berita dulu dulu," ucap Jero, kemarin.

Jika ditelusuri lebih lanjut, konon, setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres pada awal Oktober 2004, tim sukses SBY-Kalla sudah bergerilya melobi pemerintahan Megawati untuk segera menaikan harga BBM. Alasannya mirip dengan kubu Jokowi-JK saat ini, menghindarkan pemimpin baru menaikan harga BBM di awal pemerintahannya.

Namun, Mega menolak lantaran dalam masa pemerintahannya yang singkat telah berulang kali menaikan harga BBM subsidi.

Sejarah juga kemungkinan bisa berbelok. Jika penaikan harga BBM subsidi dijadikan alat barter dalam pertemuan antara Presiden SBY dengan Jokowi-JK, hari ini, di Bali. Kita lihat saja.