Merdeka.com - Kebijakan pembatasan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di beberapa pulau akan mempengaruhi inflasi nasional. Efeknya terasa paling cepat sebulan ke depan, karena konsumen sebagian beralih membeli Pertamax.

"Itu reprising, suka enggak suka akan terjadi. Tambahannya sampai 0,3-0,4 persen kepada inflasi tahunan karena pengetatan (penjualan BBM)," kata Kepala Ekonom PT BNI Tbk Ryan Kiryanto di Jakarta, Selasa (26/8).

Selepas Lebaran, laju inflasi 2014 dari pantauan BNI kembali ke normal di 0,3 persen per bulan. Kendati indeks harga konsumen melonjak, Ryan melihat target di APBN Perubahan masih aman.

"Kalau bertambah 0,5 persen sekalipun itu masih dalam asumsi pemerintah yang mencanangkan inflasi 5,3 persen - 7,3 persen tahun ini," ujarnya.

Seandainya nanti pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hendak menaikkan harga jual buat menghindari carry over ke RAPBN 2015, maka perlu ada pertimbangan matang.

Momentum penaikan ini penting, karena dampaknya bisa mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi tahun depan. Ryan memperkirakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang pas adalah Rp 2.750, sehingga premium menjadi Rp 9.250 per liter.

"Kalau tidak pas nanti inflasi melonjak, BI Rate-nya naik, artinya suku bunga naik, padahal kita sedang butuh suku bunga rendah," ujarnya.

Seperti diketahui, PT Pertamina telah menjalankan amanat pemerintah menghilangkan solar di Jakarta Pusat, menghilangkan premium di ruas jalan tol, serta membatasi konsumsi solar bagi nelayan yang punya kapal besar sejak awal Agustus 2014. Ini dilakukan buat menjaga kuota BBM bersubsidi tetap 46 juta kiloliter sampai akhir tahun.

Mulai pertengahan Bulan, BUMN Migas penyalur BBM subsidi itu pun mengurangi jatah 5 persen pasokan yang diterima oleh SPBU secara nasional.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, BPH Migas dan Pertamina ini, mulai berdampak di lapangan. Mulai sepinya SPBU di jalan tol, sampai kepanikan masyarakat di sepanjang jalur Pantura selama tiga hari ini karena tidak menerima pasokan BBM. Kota-kota luar Jawa seperti Aceh dan Makassar juga melaporkan antrean panjang karena masyarakat kehabisan Premium.