Bau rasuah di BUMN Karya

Merdeka.com - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menjadi sorotan. Bukan hanya karena selalu minta dana talangan operasional pada negara. Dalam beberapa kasus korupsi, perusahaan pelat merah karya atau jasa kontruksi selalu terjerat kasus. Bahkan, dalam beberapa kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), puluhan karyawan BUMN harus mondar mandir ke gedung anti rasuah ini.

Adalah PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya yang berduet dalam operasional pembangunan lokasi proyek Sekolah Olahraga Nasional (SON) Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Bahkan, proyek tersebut harus dihentikan sementara karena dalam kontruksi mengalami masalah, bahkan sebagian ambruk. Padahal, proyek ini diduga menghabiskan uang pajak masyarakat sebesar Rp 2,5 triliun.

PT Adhi Karya bertanggung jawab dalam pengerjaan proyek senilai Rp 1,2 triliun atau memegang 70 persen pengerjaan proyek Hambalang tersebut. Sisanya digarap PT Wijaya Karya. KPK mengendus ada penggelembungan dana yang dilakukan kontraktor yang tidak sesuai dengan kondisi harga lapangan.

Jejak rasuah juga terendus dalam mega proyek pembangunan venue Pekan Olah Raga Nasional (PON) Riau. Dalam proyek tersebut, PT Adhi Karya bersama PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero dan PT Wijaya Karya diduga ikut mengumpulkan upeti sebagai imbalan agar DPRD Riau memuluskan anggaran pembangunan venue. Perusahaan pelat merah ini diduga memberi suap pada anggota DPRD untuk meloloskan proyek.

Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara M. Said Didu mengakui jika BUMN jasa kontruksi sangat rawan terhadap kasus korupsi. Hal ini karena banyak kepentingan politik dalam berbagai proyek pemerintah. Bahkan, dari yang seharusnya 10 persen keuntungan perusahaan yang didapat dari proyek pemerintah, sekitar 7 persen uangnya menguap. "Jadi BUMN karya hanya dapat untung 3 persen dalam setiap proyek pemerintah," katanya.

Bukan hanya dalam proyek pemerintah, rasuah juga terjadi dalam proyek swasta. Namun, keuntungan yang didapat BUMN karya masih lumayan tinggi sekitar 6 sampai 7 persen. "Menguapnya hanya 3 sampai 4 persen," ujarnya.

Dia mendukung langkah Menteri BUMN untuk membersihkan rasuah di perusahaan pelat merah jasa kontruksi. Saat ini, sudah menjadi kebiasaan pekerjaan kontruksi selalu ada sogokan. "Yang saya sangat sayangkan, BUMN kok menjadi pionir," katanya. Bahkan, BUMN jasa kontruksi menjadi mediator suap antara politisi dan birokrasi.

Dia menegaskan hal ini terjadi bukan hanya karena saat ini banyak pengusaha kontruksi menjadi anggota DPR atau DPRD yang menyebabkan adanya konflik kepentingan dalam berbagai proyek. "Problemnya di politik. Organisasi jasa kontruksi dipegang politisi. Ini yang bikin kacau," ungkapnya.

Kementerian BUMN, yang dipimpin Dahlan Iskan, diminta untuk memperbaiki kinerja BUMN Karya. Bahkan segera mengakhiri praktik rasuah yang membuat BUMN karya tidak berkembang. "Pembenahan harus dilakukan mulai dari SDM yang mengelola BUMN karya," kata Said Didu. (mdk/rin)