Bau anyir dari permohonan dispensasi Freeport dan Newmont

Merdeka.com - Pemerintah melempar bola panas permohonan dispensasi dari PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara terkait ekspor bahan mentah, pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika dua perusahaan tambang besar asal Amerika Serikat ngotot ingin ekspor bahan tambang mentah tahun depan, maka harus mendapat restu terlebih dulu dari DPR.

Kondisi ini menimbulkan kecurigaan. Terlebih, momentumnya di tahun politik mendekati Pemilu 2014 di mana partai-partai politik sibuk mencari dana segar untuk keperluan kampanye.

"Kita khawatir, curiga, pengajuan permohonan dispensasi ini bisa jadi semacam pintu masuk untuk ATM bagi anggota DPR," tegas pengamat migas Kurtubi kepada merdeka.com, Jumat (8/11).

Dalam pandangannya, pembahasan soal dispensasi bagi Freeport dan Newmont di DPR menjadi semacam lubang bagi oknum nakal. Kurtubi menuturkan, jika nantinya DPR mengabulkan permohonan dispensasi Freeport dan Newmont, maka kecurigaan adanya permainan uang di balik keputusan itu bakal semakin besar.

"Kecurigaan masyarakat akan semakin besar dan beralasan kalau sampai (permohonan dispensasi) diterima," tegasnya.

Dia yakin, ada pihak-pihak yang akan mencoba mencuri untung dari pembahasan dispensasi Freeport dan Newmont. Namun akan sulit membuktikan adanya bau anyir permainan itu. Agar tidak timbul kecurigaan ada permainan, Kurtubi menyarankan DPR tidak menerima dispensasi yang diajukan dua perusahaan tambang yang menginduk ke Amerika Serikat itu.

"DPR jangan mau terima dispensasi dari Freeport dan Newmont," ucapnya.

Seperti diketahui, Freeport dan Newmont ngotot minta dispensasi pada pemerintah untuk mengizinkan mereka mengekspor bahan mentah pada 2014. Padahal, jelas-jelas permintaan dua perusahaan tambang ini tak sesuai dengan amanat dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Kedua perusahaan mengaku keberatan jika harus membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Indonesia. Alasannya, pengolahan bahan tambang di dalam negeri tidak mendatangkan keuntungan, bahkan cenderung merugikan perusahaan. Bukannya mendesak, pemerintah justru membela Freeport dan Newmont.

Pemerintah membuka kemungkinan memberi kebijakan khusus bagi perusahaan asal Amerika Serikat itu. Menteri ESDM Jero Wacik menuturkan, permintaan dispensasi dari Freeport dan Newmont harus dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR.

"(Kelonggaran buat Freeport dan Newmont) belum diputuskan, karena ini menyangkut UU minerba, tidak bisa kami saja yang melakukannya, harus konsultasi dengan DPR," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/11).

Pemerintah akan 'memfasilitasi' pengajuan dispensasi ini pada DPR. Pemerintah telah menyiapkan tim khusus untuk membahas permohonan Freeport dan Newmont dengan DPR. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menugaskan Jero Wacik selaku Ketua Harian Tim Renegosiasi Kontrak Karya untuk membicarakan hal ini pada DPR.

"Soal keputusan (kelonggaran untuk Freeport dan Newmont) sudah diserahkan kepada menteri teknis," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/11).

Jero pun menyatakan bakal secepatnya mengagendakan pertemuan dengan Komisi VII DPR soal permintaan Freeport dan Newmont.

Kurtubi mengingatkan pemerintah dan DPR menjaga amanat UU Minerba. Semua pihak harus mengacu dan tunduk pada regulasi hukum yang ada. "Jadi kalau UU dan regulasi mengatakan perusahaan tambang harus membangun smelter dan mengolah produksi dalam negeri, harus ditegakkan," katanya.

Dia menuturkan, pemerintah punya wewenang besar untuk menertibkan perusahaan tambang nakal yang tidak patuh pada aturan perundang-undangan.

"Negara tidak boleh kalah agar wibawa negara tidak jatuh dan luntur oleh asing. Negara tidak boleh kalah dari pihak swasta, apalagi dari pihak asing," ucapnya.