Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah merubah Undang Undang mengenai pembiayaan rumah sederhana dan rumah susun. Dalam UU yang baru terdapat perbedaan harga batas maksimal rumah.

Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Pangihutan Marpaung menjelaskan naiknya harga batas maksimal untuk rumah sederhana atau tapak disebabkan oleh harga bahan bangunan yang terus naik. Sehingga harus ada penyesuaian harga agar pembangunan tidak terhenti.

"Kita tak bisa menghilangkan kemahalan biaya konstruksi, biaya transportasi dan distribusi bahan bangunan dan banyak masyarakat termasuk pengembang yang berpikir konvensional untuk membangun rumah pakai bata dan plester," jelasnya ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (30/5)

Untuk mengembangkan rumah sederhana sendiri saat ini pengembang masih memakai cara pembangunan rumah secara konvensional. Sehingga biaya konstruksi susah ditekan, dengan demikian biaya produksi rumah tetap tinggi.

"Sebenarnya biaya konstruksi rumah Rp 1,3 juta per meter sebenarnya itu bisa murah kalau pakai teknologi, di sisi lain pengenalan teknologi belum bisa diterima masyarakat susah. Kita harap teknologi baru bisa disosialisasikan melalui perguruan tinggi, pengembang dan pemda," tambahnya

Walaupun demikian, untuk rumah bebas PPn tidak mengalami perubahan, dan kemenpera menyerahkan sepenuhnya kepada kementrian keuangan untuk memutuskannya. Dengan demikian harga rumah bebas pajak untuk rumah tapak tetap Rp 70 juta dan rumah susun Rp 144 juta per unit.

"Kita sudah usulkan yang menentukan itu kemenkeu," pungkasnya.