Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mencatat sebanyak 322 kelompok sudah mendaftar untuk penukaran Uang Pecahan Khusus (UPK)Rp 75.000. Dari 322 kelompok ini, ada sekitar 23 ribu orang yang terdaftar.

"Baru sehari kami buka itu sudah ada 322 kelompok itu sebanyak kurang lebih hampir 23 ribu orang," beber Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Marlison Hakim dalam webinar Ngomongin Uang Peringatan Kemerdekaan Ke-75 Republik Indonesia, Rabu (26/8).

Sebagai informasi, layanan pemesanan dan penukaran uang pecahan Rp 75.000 bisa dilakukan masyarakat secara kolektif di seluruh kantor Bank Indonesia mulai pukul 07.00 WIB sejak Selasa 25 Agustus 2020, kemarin.

"Nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi kemudian kami notifikasi kapan akan diambil. Sehingga jangan khawatir, kalau ada orang yang sudah mengambil, secara sistem kami kalau dia mengajukan lagi, akan ditolak, karena sistemnya 1 KTP adalah 1 lembar," jelas dia.

Dengan demikian, peredaran UPK Rp 75.000 ini dapat dikendalikan. "Kalau distribusi sudah makin besar, orang makin mudah, akhirnya masyarakat tidak perlu khawatir. Karena bisa membeli lebih mudah dengan harga yang pasti tidak berubah, dan tidak perlu mencari di pasar lain," imbuh dia.

Adapun persyaratan pendaftaran secara kolektif, pertama, merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pendaftaran ini minimal mewakili 17 orang, dan 1 KTP hanya berlaku untuk 1 lembar UPK Rp 75.000.

Pemesanan Kolektif

Bank Indonesia (BI) berkomitmen melakukan percepatan dan perluasan pengedaran uang baru pecahan Rp 75.000. Pada tahap berikutnya, bank sentral bakal membuka proses pemesanan secara kolektif di kantor perwakilannya mulai Selasa besok, 25 Agustus 2020.

Kepala Departemen Pengelolaan BI Marlison Hakim menyampaikan, penyaluran kolektif ini bisa dilakukan oleh pegawai yang bekerja di kementerian/lembaga dan instansi, serta di korporasi/asosiasi/perkumpulan. Persyaratan utama bagi calon pemesan yakni membawa minimal 17 orang untuk ikut menukarkan uang.

"Pertama untuk kementerian/lembaga. Siapa yang dapat lakukan penukaran, adalah pegawai kementerian/lembaga dan instansi, dan dapat menyertakan kolega minimal 17 orang. Apakah keluarga atau karyawannya, minimal 17 orang," jelasnya dalam sesi teleconference, Senin (24/8).

Kedua, pemesanan kolektif uang baru bisa dilakukan oleh korporasi, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. Kemudian asosiasi semisal ahli dokter, lalu perkumpulan seperti ikatan alumni, serta perkumpulan masyarakat.

Dia menambahkan, satu orang pun bisa mengajak lebih dari 17 kawannya untuk ikut memesan uang baru Rp 75 ribu tersebut. "Siapa saja yang bisa ajukan? Adalah anggota dari korporasi, asosiasi, perkumpulan, minimal 17 orang. Masing-masing dapat menyertakan juga kolega minimal 17," ujarnya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com