Barang kena cukai akan diperluas
Merdeka.com - Pemerintah menargetkan ekstensifikasi sumber penerimaan negara dari pajak dan cukai untuk mencapai target tax ratio atau rasio pajak sebesar 12,75 persen.Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan akan memperluas barang terkena cukai untuk menggenjot penerimaan negara.
"Yang bisa kita gali adalah barang cukai lain yang perlu kita kenakan cukai tapi juga yang kita anggap melindungi masyarakat Indoensia," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/9).
Dia mengatakan Direktorat Pajak akan ditugasi untuk memperluas basis wajib pajak baru. Sementara pegawai pajak juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang telah ada. "Jadi memperbanyak wajib pajak dan badan usaha yang menyerahkan SPT sebagai bukti membayar pajak itu harus lebih banyak," katanya.
Menteri Agus mengharapkan wajib pajak yang punya NPWP betul betul membayar pajak. "Jumlah yang memiliki NPWP cukup banyak tapi yang menyerahkan SPT jauh lebih rendah, begitu pula yang belum punya NPWP," ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akhirnya menyetujui kisaran tax ratio atau rasio pajak sebesar 12,75 hingga 13,5 persen di 2013. Namun, apabila terjadi kelebihan pendapatan dari target, Badan Anggaran memiliki kewenangan prioritas penyaluran hasil pajak tersebut. Dengan tax rasio 13,5 persen, maka membutuhkan tambahan penerimaan pajak sekitar Rp 120 triliun.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca SelengkapnyaJika ke luar negeri dan membawa barang-barang ini maka tidak dikenakan batasan bawaan seperti barang-barang lainnya.
Baca SelengkapnyaAturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Salah satu aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor
Baca SelengkapnyaPelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.
Baca SelengkapnyaBatas pembayaran THR pegawai maksimal pada H-7 lebaran.
Baca SelengkapnyaPihak lapas sudah memilih dia sebagai petugas kebersihan karena sudah dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Baca SelengkapnyaPrajurit TNI berhasil kuasai markas KKB hingga temukan barang berbahaya. Simak informasi berikut.
Baca Selengkapnya