Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menyebut banyak wilayah di Indonesia menghadapi persoalan lahan.

"Wilayah pulau Jawa, khususnya Pantura, kemudian Kalimantan. Kenapa Kalimantan karena di sana paling banyak ditemukan tumpang tindih atau konflik pemanfaatan lahan," kata Andrinof di Jakarta, Kamis (19/3).

Pemerintah berencana menyelesaikan permasalahan lahan di dua wilayah itu dalam kurun waktu dua tahun. Maka itu, One Mappolice untuk mempermudah memilah pelbagai permasalahan lahan.

"Menyatukan peta tentu akan melibatkan berbagai pihak dan ada pekerjaan yang sifatnya khusus. Setelah peta dasar tentu peta yang menyatukan berbagai peruntukan, selama ini kan satu-satu, ada peta jalan, pertanian, hutan dan lainnya," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan menegaskan bahwa konsep One Mappolice dan Review Tata Ruang penting untuk membuat sebuah kebijakan atau pembangunan. Sehingga pemerintah tidak salah langkah dalam melakukan realisasi.

Menurut dia, melalui sistem itu pemerintah nantinya juga dipermudah."Penegasan tadi itu pentingnya semua kebijakan berdasarkan peta, kami menyampaikan bisa tahu potensi tumpang tindih lahan mudah," kata Ferry.