Merdeka.com - Badan Anggaran DPR menyepakati kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam RAPBN 2015 sebanyak 46 juta kilo liter, sama seperti tahun ini. Angka itu lebih rendah dari usulan awal pemerintah yang mematok 48 juta kiloliter.

Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit menyatakan angka 46 juta ideal, karena semakin sempit peluang penyimpangan. "46 juta kiloliter itu bagus, karena selebihnya untuk penyelundupan. Sehingga orang tidak berniat lagi menyelundupkan," ujarnya di DPR RI, Jakarta, Senin (15/9).

Salah satu kasus disoroti anggota dewan adalah penyelundupan 20 persen isi tanker PT Pertamina di Kepulauan Riau. Kasus itu terungkap awal bulan ini, melibatkan pejabat senior BUMN migas itu.

Bila dibedah lagi, dari seluruh kuota tersebut, premium masih jadi komponen terbesar dengan kuota 29,45 juta kiloliter. Disusul solar 15,7 kiloliter, dan minyak tanah 850.000 kiloliter.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Andien Hadiyanto mengaku menerima kebijakan Banggar yang memperkuat sikap Komisi VII.

Ditemui setelah rapat bersama Banggar, dia menyatakan pihaknya akan menghitung kembali, berapa besar belanja energi tahun depan. Sebab, sudah ada keputusan bahwa target lifting dipatok 900.000 barel per hari tahun depan.

"Ini masih mau kita hitung lagi, karena belum termasuk yang 900.000 barel, kemudian ditambah cost recovery," ungkapnya.

Kemenkeu mengakui, keputusan DPR mengurangi volume kuota subsidi BBM ini mengurangi tekanan pada neraca perdagangan. Disusul peningkatan target lifting, penerimaan negara bisa meningkat.

"Defisitnya (RAPBN 2015) jadi 2,38 persen ya, kalau PDB-nya sekitar Rp 10.000 triliun," ungkap Andien.