Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta pemerintah untuk memberikan batasan waktu bagi investor yang bertandang ke Indonesia dalam melaksanakan proyeknya.

Menurutnya, ada sejumlah pengusaha yang tidak konsisten dalam perencanaan pengembangan investasinya di Indonesia. Padahal, BKPM sudah menggulirkan insentif berupa pembebasan pajak.

"Jadi yang penting adalah investornya betul-betul mau datang investasi. Itu yang paling penting. Jangan datang, lalu investasi izin dikasih, jual lagi itu ke kertas," kata Bahlil dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Jumat (27/11).

"Yang bikin Abu Nawas itu kan di situ sebenarnya. HGU-nya sudah dikasih, bawa ke Bank, ijinnya dikasih uangnya belum ada di putar-putar lagi barang itu. Jadi kita disandera," sambung dia.

Untuk itu, Bahlil meminta pemerintah untuk memberikan batasan waktu agar investor atau pengusaha segera mengeksekusi usahanya di Indonesia. "Saran saya, begitu izin dikasih, dikasih waktu berapa lama kalau dia tidak bisa dicabut. sehingga kita tidak disandera," kata dia.

Menurutnya, memang tidak semua pengusaha atau investor akan bertindak seperti itu. Melainkan masih ada yang baik atau profesional, yakni begitu mendapatkan izin sudah memiliki perencanaan dan eksekusi sesuai perencanaan tersebut.

Sementara untuk pengusaha 'Abu Nawas', kata Bahlil, setelah mendapatkan izin dan mendapatkan insentif, pengusaha tersebut tak kunjung melakukan perencanaan, apalagi eksekusi.

"Jadi mungkin dalam forum ini saya juga tawarkan kita memberikan kemudahan kepada otoritas tapi juga kita harus mempunyai time limit untuk memberikan izin kepada pengusaha. Kalau dia tidak jalankan kita harus cabut supaya investor lain masuk," tandasnya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com